TANJUNG SELOR - Dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), masih dilakukan penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara.
Adanya dugaan jual beli jabatan itu untuk eselon III dan IV. Yang pada 6 Juli 2022 dilakukan pelantikan oleh Gubernur Kaltara. Dirreskrimsus Polda Kaltara Kombespol Hendi F Kurniawan mengatakan, masih melakukan pemeriksaan. Tidak hanya kepada dokumen yang dilampirkan oleh pelapor. Bahkan Ditreskrimsus sudah memeriksa pelapor dan saksi-saksi.
“Untuk jual beli jabatan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi lain,” ungkapnya, Jumat (2/9).
Dalam menyelidiki laporan jual beli jabatan itu, pihaknya perlu beberapa hal yang menjadi penunjang. Untuk dokumen serta pemeriksaan saksi juga harus benar-benar mencari pemenuhan unsur pidananya.
“Hal-hal teknis, tidak bisa kita sharing. Yang jelas kita sudah memeriksa sejumlah saksi di Pemprov Kaltara,” terangnya.
Pendalaman terus dilakukan, hingga nanti didapatkan benar ada jual beli jabatan atau tidak terbukti. Apalagi, sejauh ini terlapor belum juga diperiksa. “Jika sudah cukup bukti dan keterangan saksi, maka terlapor akan diperiksa,” kata dia.
Sebelumnya, ia mengaku, bahwa yang dilaporkan hanya satu orang saja. Namun ia tidak bisa menyebutkan inisial terlapor. Sebab hal itu perlu pembuktian. Kemudian, dokumen yang dilaporkan oleh pihak pelapor, enggan dibeberkan. Dengan alasan dalam proses kelengkapan dan pembuktian.
“Jadi ada dua sisi pembuktian. Tidak serta merta berpikir yang melapor pasti korban. Jika ternyata terlapor yang mengurus ternyata siap. Jika terlapor dipaksa, berarti ada unsur pemerasan. Jadi kita lihat dokumennya dulu. Secepatnya kita minta kelengkapan dokumen,” tutup Hendi. (fai/uno)
