TANJUNG SELOR - Adanya isu tidak cukupnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Kaltara dibantah Sales Branch Manager Rayon VI PT Pertamina Patra Niaga Faishal Fahd.
Dia menegaskan isu itu tidak benar. Sebab kuota BBM untuk Kaltara yang diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tercukupi. Hingga saat ini, penyaluran kuota BBM berjalan normal. Total kuota yang dikeluarkan untuk Kaltara sebanyak 31.532 KL (Kilo Liter) setahun. Dengan rincian 23.000 KL jenis Solar dan Pertalite 101.418 KL.
“Untuk Pertalite realisasinya 83.646 KL. Kalau Solar datanya belum terekap. Namun kita pastikan, penyaluran berjalan dengan baik,” terangnya, Jumat (9/9).
Adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak beroperasi secara rutin. Pihaknya juga mengetahui, tapi masih dilakukan pembinaan kepada penyalur agar dapat membuka kembali operasional SPBU.
PT Pertamina tidak dapat menutup operasional SPBU, karena akan berdampak luas pada proses penyaluran. “Kita harus lakukan pembinaan persuasif, karena kalau ditutup saja berdampak pada suplai secara keseluruhan. Informasinya SPBU itu alami kondisi keuangan yang kurang baik,” jelasnya.
Soal pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dia mengakui hal itu. Namun, dalam waktu dekat Pertamina akan menerapkan pembelian BBM bersubsidi dengan barcode. Pembeli BBM bersubsidi harus telah terdaftar dan terverifikasi, melalui program Subisidi Tepat MyPertamina.
“Dengan aplikasi itu, masyarakat bisa mendaftar. Setelah terdaftar diverifikasi oleh pusat, sesuai mendapatkan BBM subsidi atau tidak. Jika sesuai, nanti akan mendapatkan barcode dan dapat membeli di SPBU,” tuturnya.
Pembelian BBM bersubsidi dengan barcode diharapkan bisa tepat sasaran, mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. Direncanakan, di Tarakan pada 1 Oktober mendatang, akan full transaksi dan harus menggunakan barcode.
“Kita dorong masyarakat mendaftar. Harapannya tidak ada lagi pengetap. Ini upaya-upaya kita supaya pengetap bisa hilang,” ujarnya. (fai/uno)
