SEBELUM kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), nelayan masih mengeluhkan kesulitan mendapat Solar. Bahkan hingga sekarang, stok Solar masih dikeluhkan nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara Muhammad Nur Hasan Alhuda mengatakan, kerap kali membeli BBM jenis Pertalite sebelum kenaikan dengan harga Rp 10 ribu. Dengan harga tersebut, memberatkan pihaknya. Karena tidak ada pendataan oleh Dinas Perikanan Tarakan selama ini.
“Anehnya pas mau mendata untuk SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), nama-nama kami dimasukan. Karena persyaratannya pendirian harus ada minimal 500 sampai 1.000 nelayan. Kenyataannya nelayan kesulitan cari BBM,” keluhnya, Senin (12/9).
Ia mengakui, tidak akan melakukan demonstrasi terkait kenaikan BBM belum lama. Namun, pihaknya akan melakukan demo jika tidak mendapatkan alokasi BBM untuk nelayan. “Tolonglah dinas yang berkepentingan, SPBN juga tolong diperiksa. Itu untuk nelayan, kalau bukan nelayan siapa. Kalau speedboat regular tidak masalah. Kalau nelayan kami ini setengah mati tak bisa dapat,” tegasnya.
Ia menegaskan, nomor speedboat maupun kapal nelayan tidak terdata di Dinas Perikanan Tarakan maupun Dinas Perhubungan Tarakan. Kapal yang dimaksud, mesin dengan kapasitas di bawah 40 PK. “Jumlahnya kisaran hampir 4.000 dan itu setiap hari rebutan (BBM subsidi) dengan speedboat reguler,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Tarakan Ardiansyah mengakui, sudah melakukan pendataan jumlah nelayan, perahu dan kapasitas mesin. Namun, pihak Pertamina yang mengetahui jumlah kuota yang dialokasikan kepada nelayan.
“Sudah kita data dengan Bagian Ekonomi. Dari data itu dihitung, maka keluarlah kuota dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihak Pertamina memberikan kuota sesuai data. Tapi nyatanya kurang. Berarti ada sesuatu yang terjadi,” jelasnya.
Pihaknya mencurigai adanya pengetap BBM, yang seharusnya dialokasikan kepada nelayan. Ada juga beberapa speedboat dari wilayah Bulungan dan Malinau yang melakukan pengisian BBM di Tarakan. Sehingga kuota BBM berkurang dari yang sudah ditetapkan.
“Yang tadinya lebih, jadi kurang. Tapi penerapan di lapangan. Semuanya harus mengawasi, seperti pemerintah dan kepolisian kita harus dalami,” katanya.
Data ini, menurut Ardiansyah bersifat dinamis yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk data yang saat ini, pihaknya akumulasikan dikhususkan bagi nelayan pembudidaya dan nelayan tangkap. Namun sejak Juni lalu, pendataan ini sudah dilimpahkan ke UPT Pelabuhan dan Perikanan Kaltara.
“Bukan lagi Dinas Perikanan Kota. Sejak 3 bulan lalu, saya tak tahu kesulitan ini. Nanti saya akan sampaikan ke Dinas Perikanan Kaltara melalui UPT Pelabuhan Perikanan,” tuturnya. (sas/uno)
