KOMISI Pemilihan Umum (KPU) se-Kaltara lakukan finalisasi terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPb). Untuk mendapatkan daftar pemilih yang valid, sebelum tahapan pencermatan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Menurut Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, meskipun dilakukan setiap bulan, namun DPb selalu berubah-ubah. Sebab dalam rekapitulasi, dilakukan secara administrasi maupun faktual.
“Rekapitulasi yang kita lakukan dari kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Rekapitulasi terakhir DPb, kita lakukan di awal Oktober ini. Itu harus sebelum tahapan selanjutnya terlaksana,” jelasnya, Rabu (14/9).
Apabila sudah memasuki tahap selanjutnya, maka tidak adalagi rekapitulasi DPb. Selanjutnya, hanya akan ada sinkronisasi. Kemudian pemerintah akan memberikan DP4 pada Oktober mendatang. Sebab tahapan selanjutnya dilaksanakan pada Oktober nanti.
Setelah DP4 diperoleh dari pemerintah, KPU akan melakukan pencermatan kembali dan sinkronisasi. Apabila pencermatan selesai dilakukan, hasilnya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Pada DPS ini, kita lakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Nantinya, akan ada petugas yang direkrut untuk melakukan coklit,” terangnya.
Untuk itu, penting sekali pemutakhiran DPb dilakukan, guna memastikan di awal, data sesuai atau tidak. KPU pun sudah lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Mengingat, banyak dilihat dalam DPb itu data yang perlu pencermatan. Masih adanya data masyarakat yang sudah pindah ataupun masuk ke Kaltara.
“Ada juga data faktual yang kita dapatkan dalam DPb,” imbuhnya.
KPU masih temukan data faktual terkait anggota TNI/Polri yang baru. Di mana hak pilih mereka hilang karena menjadi abdi negara. Sebaliknya, TNI/Polri yang sudah pensiun mendapatkan hak pilihnya.
“Jadi diverifikasi faktual agar kami bisa mendata, yang bisa memilih dan tidak. Termasuk terhadap anak sekolah yang sudah menjadi pemilih pemula,” ungkapnya.
Dikatakan Suryanata, tantangan di Kaltara salah satunya belum memiliki kesadaran terkait administrasi kependudukan. Contohnya, berstatus warga Bulungan, namun ternyata sudah pindah ke daerah lain. Jadi, statusnya belum dicabut. Ini jadi persoalan yang belum terselesaikan.
Kemudian ada warga yang belum melakukan proses perekaman. Begitu juga dengan data kematian. Itu yang perlu divalidkan. (fai/uno)
