TIDENG PALE - Rencana pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) di Bundaran HU Kabupaten Tana Tidung (KTT), dijadwalkan pada Oktober tahun ini. Bupati KTT Ibrahim Ali mengagendakan untuk peletakan batu pertama dapat terlaksana pada 9 Oktober mendatang.
Proses pembangunan nantinya didahulukan Kantor Bupati dan DPRD. Selama masa kepemimpinannya, beberapa program kerja yang termuat dalam konteks prioritas telah direalisasikan. Seperti di sektor pendidikan, dengan memberikan bantuan operasional bus sekolah dan laptop bagi tenaga pendidik.
Di bidang kesehatan, pemerintah gencar lakukan kunjungan dokter keliling ke setiap desa, serta memastikan KTT bisa zero stunting pada 2024 mendatang. Termasuk penempatan dokter spesialis di rumah sakit.
Selain itu, program KTT terang, beberapa desa telah dipastikan aliran listrik sudah 24 jam. Sebelumnya, hanya menikmati listrik 12 jam, seperti di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir.
Mantan Ketua DPRD KTT ini tengah fokus dalam rencana pembangunan Puspem. “Mohon dukungannya, semoga ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan,” harapnya, Rabu (21/9) lalu.
Mengenai anggaran, Bupati telah memproyeksikan dan dipastikan bersifat multi years. Untuk total kebutuhan anggaran mencapai Rp 365 miliar, termasuk struktur bangunan utama, yakni Kantor Bupati dan DPRD.
“Karena keterbatasan kemampuan daerah, baru menyiapkan Rp 236 miliar untuk pematangan lahan,” ungkap Ibrahim.
Anggaran yang dibutuhkan, dengan rincian khusus pembangunan Kantor Bupati akan menelan anggaran Rp 120 miliar. Di tahun pertama, dana yang disediakan Rp 60 miliar. Lalu tahun kedua Rp 30 miliar, dan tahun ketiga Rp 30 miliar.
Namun jumlah tersebut hanya cukup untuk struktur bangunan saja, belum termasuk interior. Sementara untuk Kantor DPRD, dianggarkan Rp 72 miliar. Jika termasuk interior, maka diperlukan anggaran Rp 92 miliar.
“Tahun ini mulai melakukan pematangan lahan. Berlanjut ke tender fisik lalu proses pembangunan,” imbuh Ibrahim.
Bupati menargetkan pembangunan Kantor Bupati dan DPRD bisa dirampungkan 2024 mendatang. Meskipun kondisi anggaran masih terbatas, Bupati berkomitmen untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang layak untuk masyarakat. (*/mts/uno)
