TANJUNG SELOR – Dalam penanganan inflasi di Kaltara, tidak hanya kepada kebutuhan bahan pokok. Namun di sektor lain, seperti transportasi sungai perlu penanganan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, berupaya untuk melakukan penanganan jangka pendek hingga tiga bulan ke depan. Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kaltara Andi Nasuha menerangkan, akan melakukan penanganan inflasi berupa pemberian subsidi BBM untuk speedboat reguler. Dishub telah bekerjasama dengan Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kaltara terkait penyediaan BBM subsidi.
“Dari data yang dikumpulkan Dishub Kaltara dengan kenaikan BBM. Kebutuhan BBM speedboat per hari sebanyak 72 ton. Jadi 72 ton ini nantinya diberikan kepada 57 armada reguler di lima kabupaten/kota, untuk BBM jenis Pertalite. Untuk jenis lain, masih kita lakukan pendataan,” terangnya, Kamis (22/9) lalu.
Dishub bersama Dinas ESDM Kaltara, akan melakukan komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Untuk memastikan kecukupan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite, bagi angkutan air (speedboat reguler). Komunikasi itu harus dilakukan, sebab menurutnya masih banyak pengusaha speedboat di Kaltara yang membeli BBM di luar SPBU, lantaran sering kehabisan stok.
“Aturan mengenai jatah dan stok BBM Bersubsidi seperti Pertalite ditetapkan oleh BPH Migas selaku regulator. Itu yang ingin kami bahas. Kami tak ingin mereka beli BBM eceran di luar,” jelasnya.
Apalagi pada faktanya, jika di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sudah tidak terpenuhi. Para pengusaha speedboat mengambil dieceran. Dengan membeli BBM di luar SPBU atau bensin eceran, maka biaya operasional speedboat menjadi semakin membesar.
“Ada selisih harga antara pembelian BBM di SPBU dan eceran. Harga eceran dipastikan lebih mahal. Kita ingin atur agar pengusaha speedboat bisa gunakan BBM yang bersubsidi. Karena aturan kita, harga tarif speedboat berdasarkan harga BBM Bersubsidi,” terangnya. (fai/uno)
