TANJUNG SELOR – Gabungan Fraksi DPRD Bulungan memberikan pandangan umum terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bulungan, Selasa (4/10).
Salah satunya, minta pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi infrastruktur. Seperti ruas jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain. Termasuk keselarasan penyerapan APBD pada visi-misi dan program prioritas, yang sudah direncanakan pemerintah daerah.
Dikatakan Bupati Bulungan Syarwani, masukan itu akan menjadi catatan pemerintah daerah untuk bisa dikerjakan sesuai kemampuan keuangan. Terhadap keselarasan penyerapan APBD dan rencana kerja, bakal ditindaklanjuti.
“Saya sudah perintahkan tim anggaran supaya dalam proses asistensi, pastikan harus dilaksanakan,” ujar Syarwani.
Soal asistensi program, lanjut Syarwani, harus disesuaikan dengan visi-misi. Utamanya terkait beberapa satuan kerja, yang memiliki keterkaitan langsung terhadap 15 program prioritas pemerintah daerah. Melalui fungsi verifikasi dan asistensi, dapat dilihat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau pagu anggaran yang telah diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Bahwa telah disusun dalam dokumen rencana kerja. Sehingga bisa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Terhadap penyusunan APBD 2023, Syarwani berharap, tahapannya bisa tuntas pada Oktober ini. “Jadi tidak menunggu sampai akhir tahun 2022. Sehingga dalam proses evaluasi, yang memerlukan waktu kurang lebih 14 hari sampai sebulan. Untuk perbaikan di provinsi bisa terlaksana dengan cepat,” harapnya.
Wakil Ketua II DPRD Bulungan Hamka menerangkan, penyusunan APBD 2023 memasuki tahapan pandangan umum fraksi. Terhadap nota penjelasan yang disampaikan oleh Bupati.
“Bila ini sampai pada penetapan, yang harus diperhatikan pelaksanaan tepat waktu,” ungkapnya.
DPRD meminta visi-misi harus sinkron dengan APBD yang berjalan. Kemudian laporan progres disampaikan secara masif. Termasuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Itu secara garis besar. Pada intinya, kita meminta program yang tertuang dalam visi-misi bisa diimplementasikan dan disiasati sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (*/mts/uno)
