TANJUNG SELOR – Angka inflasi Tanjung Selor menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Inflasi Tanjung Selor menyentuh di angka 9,11 persen pada periode Oktober 2022.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memiliki tanggung jawab dalam menekan dan menurunkan angka inflasi. Bupati Bulungan Syarwani saat dikonfirmasi mengaku, angka inflasi Tanjung Selor menjadi salah satu fokus dalam pembahasan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bulungan dan pemerintah pusat.
Sejumlah faktor turut mempengaruhi inflasi yang kian meningkat. Beras menjadi komoditas yang saat ini alami kenaikan dan menjadi faktor terjadinya inflasi di Tanjung Selor. Diketahui, beras yang ada di Tanjung Selor didatangkan dari luar daerah. Ditambah dengan terhambatnya pasokan bahan pokok lewat jalur darat, menyebabkan harga beras alami kenaikan.
“Jalur darat terhambat akibat adanya perbaikan jalan. Kemudian jalur distribusi lewat laut belum sepenuhnya bisa diharapkan, untuk menurunkan harga,” terang Syarwani, Minggu (6/11) lalu.
Untuk kapal, jadwal keberangkatan menuju Bulungan hanya sebulan sekali. Sebab sistem kapal yang mengangkut bahan pokok, dibongkar di Malinau terlebih dulu. Kemudian dibawa melalui jalur darat ke Tana Tidung, baru didistribusikan ke Bulungan.
“Itu memang memakan waktu yang lama,” imbuhnya. Menurut Syarwani, beras yang mengalami kenaikan harga rata-rata merupakan beras premium.
Apalagi tidak semua warga mengonsumsi beras premium. Baik beras premium maupun medium, keduanya didatangkan dari luar Bulungan. Sehingga ada kenaikan harga. Pemkab memastikan ketersediaan atau stok beras masih mencukupi, baik premium maupun medium.
Untuk antisipasi dan menekan inflasi, pemkab akan lebih banyak menggelar pasar murah sebagai upaya penurunan harga. Namun perlu dipastikan ketersediaan bahan pokok tetap ada.
“Pasar murah tetap kita gelar, lewat intervensi pemerintah. Cabai bisa kita jual Rp 45 ribu per kilogram, biasanya per kilogram harganya Rp 80 ribu,” sebutnya.
Persoalan perbaikan jalan nasional di Jalan Poros Berau-Bulungan, disinyalir jadi penghambat. Bukan hanya pasokan bahan pokok, namun distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak). Untuk BBM, pasokan selama ini hanya melalui jalur darat.
Jika melihat kondisi jalan yang mengalami perbaikan, maka ada keterlambatan pasokan. Ia berharap, perbaikan jalan bisa segera selesai. Bahkan pemkab terus berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, perihal penyelesaian perbaikan jalan tersebut. (fai/uno)
