ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran (TA) 2023 mengalami kenaikan, sesuai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dari Rp 2,4 triliun pada APBD 2022 naik menjadi Rp 2,817 triliun untuk APBD 2023.
Rancangan APBD nantinya akan mengikuti aturan belanja prioritas. Sama seperti sebelumnya, APBD 2023 masih berfokus pada tiga sektor. Meliputi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Masih tiga sektor itu dulu. Setelahnya, baru yang lain-lain. Ini baru KUA-PPAS, nanti akan dibahas rancangan APBD,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, Senin (7/11).
Rancangan APBD 2023 didominasi kenaikan dana transfer dari pusat. Khususnya dana bagi hasil (DBH) yang menjadi penyumbang naiknya nominal Rancangan APBD 2023. Pada APBD murni tahun 2022, dana transfer Rp 1,6 triliun. Saat ini, dana transfer menjadi Rp 1,97 triliun.
“PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltara juga alami peningkatan dan ini memang baik untuk Kaltara,” ujarnya.
Selanjutnya, pada Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan, tidak mengalami kenaikan. Hanya DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami kenaikan dari royalti pertambangan. Sebelum Rancangan APBD 2023 disahkan, masih ada kemungkinan terjadi kenaikan nominal nanti. Diantaranya dari DBH sektor perkebunan kelapa sawit.
“Ada kemungkinan naik, jadi kita menunggu dasar hukumnya dan itu bisa menjadi dasar menetapkan sebagai pendapatan,” ungkapnya.
Terkait belanja prioritas tahun depan, belum termasuk belanja untuk anggaran perlindungan sosial dampak kenaikan harga BBM dan menekan laju inflasi. Sebab, aturan mengenai penggunaan DAU 2 persen di APBD untuk meredam kenaikan harga BBM hanya diatur di tahun ini. (fai/uno)
