TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum memastikan kehadiran pemerintah, dalam menangani stabilitas harga udang.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat tindak lanjut stabilisasi harga udang di Kaltara, Selasa (8/11) lalu. Ia mengungkapkan, keadaan global yang terjadi saat ini memberikan dampak besar terhadap penurunan atas harga udang. Agenda ini bentuk perhatian pemerintah dan wujud kehadirannya di tengah masyarakat. Dalam memberikan solusi stabilisasi harga udang.
“Saya pastikan tetap berpihak kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Menurutnya salah satu komoditas utama yang dapat diandalkan di Kaltara adalah udang. Di mana sumber daya alam yang potensial ada di sektor perikanan. Hadir dalam pertemuan itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Haeru Rahayu, Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Djuprianto, sejumlah anggota DPRD Kaltara dan Kota Tarakan serta Asosiasi Petambak.
Bahkan bila dibandingkan dengan daerah lain, persebaran 57,56 persen dengan potensi peningkatan devisa eksisting Rp 2,2 triliun pada tahun 2018. “Kita targetkan pada tahun 2023 dapat mencapai Rp 6,8 triliun,” harapnya.
Gubernur mengungkapkan, lapangan usaha industri pengolahan juga dapat terus ditingkatkan. Khususnya jenis udang windu atau black tiger. Potensi ini terlihat dengan luas lahan tambak budidaya saat ini mencapai 77 ribu hektare (ha).
“Dengan produksi mulai dari 7–9 ribu ton. Hal tersebut sejatinya merupakan potensi besar bagi sektor perikanan di Kaltara,” sebutnya.
Karena itu, ia meminta agar tim Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk oleh Pemprov Kaltara dapat bekerja maksimal. Agar harga udang dapat segera distabilkan. “Saya instruksikan agar tim Satgas segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya menstabilkan harga udang,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Haeru Rahayu mengungkapkan, isu harga udang sangat luar biasa secara global.
“Jadi tidak hanya di Kalimantan Utara saja. Di Kaltara cukup unik, kami perlu datang untuk berdiskusi mencari solusi. Agar stabilitas harga udang bisa kita kembalikan. Kita cari benang merahnya dan solusinya. Saya mengapresiasi kepada Gubernur yang telah mengundang kami,” katanya.
Dikatakannya, KKP saat ini sedang mengusung amanah target produksi udang. Di mana pemerintah pusat menargetkan memenuhi 250 persen nilai ekspor, pada tahun 2024 atau dengan jumlah produksi 2 juta ton.
“Untuk itu kami menaruh perhatian besar terhadap harga udang. Mulai hulu hingga hilir yang mana, udang windu di Kaltara ini menjadi primadona,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, harga turun disebabkan kondisi global yang tidak menentu. Karena itu, semua pihak harus saling bersinergi baik dari hulu ke hilir. Diagnosanya, kata dia harus terintegrasi tidak bisa secara parsial.
“Harga pokok acuan yang kita keluarkan. Di Tata Niaga ada supplier. Kalau bisa kita kerjasama dengan supermarket dan minimarket. Ini mungkin metode yang harus kita kolaborasikan dengan profit sharing. Sehingga efisiensi harga bisa ditambah,” harapnya. (dkisp)
