TANJUNG SELOR - Verifikasi dan validasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terhadap ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) telah selesai.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tindak lanjut dari pendataan tersebut. Jumlah non ASN di lingkungan Pemkab Bulungan tercatat 2.965 orang. Yang sudah diverifikasi dan validasi 1.895 orang. Adapun jumlah yang tidak bisa diverifikasi dan validasi, sesuai aturan ada 1.070 orang.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat maupun Pemkab Bulungan. Terkait keberadaan pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Bulungan. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Menurutnya, tidak mungkin kebijakan dikeluarkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab Bulungan akan melakukan konsolidasi, terkait langkah yang akan diambil sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
“Ini bagian yang masih kita bahas di internal pemerintah daerah. Diharapkan, kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di daerah. Karena adanya non ASN yang tak memenuhi syarat verifikasi dan validasi,” jelasnya, Kamis (10/11).
Ia pun masih harus mendengarkan keterangan dari dinas terkait, sebelum mengambil kebijakan. Untuk honorer yang sudah memenuhi syarat, Pemkab Bulugan masih menunggu arahan dari pemeritah pusat. Meski diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dipastikan harus ada mekanisme yang berlaku.
Syarwani berharap ada pengecualian dari pemerintah pusat untuk pegawai non ASN. Mengingat, sejauh ini keberadaan pegawai non ASN masih sangat dibutuhkan di setiap OPD. Khususnya untuk tenaga kesehatan dan pendidikan, harus ada pengecualian.
“Saat ini, jumlah ASN kita masih terbatas. Jadi, tenaga honorer ini cukup membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai, kebijakan ini menimbulkan polemik yang lebih luas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana berharap, ada kebijakan terbaik untuk honorer. Apalagi sejauh ini mereka masih dibutuhkan di setiap OPD.
“Sebenarnya, bukan hanya Bulungan saja yang mengharapkan kebijakan terbaik. Karena hampir semua daerah mempunyai harapan yang sama. Tetapi untuk kebijakan lebih lanjut, kita tetap menunggu arahan pemerintah pusat,” singkatnya. (fai/uno)
