KANTOR Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Provinsi Kaltara tahun 2022 mencapai Rp 10,43 triliun.
Di mana 35 persen untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3,68 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp 6,75 triliun atau 65 persen. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Ende Johana Surya mengatakan, kondisi perekonomian di Provinsi Kaltara ditopang dengan APBN sebesar Rp 10,4 triliun.
Hal itu dimaksudkan agar dapat menekan inflasi dan menurunkan angka kemiskinan. Serta bisa menyejahterakan masyarakat Kaltara, dengan program APBN.
“Terbesar kepada transfer daerah itu tercermin ke DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik maupun dana desa,” sebut Johana, Rabu (16/11).
Menurut Johana, realisasi APBN hingga saat ini untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2,06 triliun atau 55,99 persen. Sedangkan TKDD telah mencapai 71,39 persen atau Rp 4,82 triliun. Diupayakan, hingga akhir 2022 ini realisasi bisa mencapai 100 persen.
Realisasi tersebut ditransmisikan oleh rekan-rekan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan. “Hal ini harus menjadi perhatian, baik kami di DJPb Kaltara maupun masyarakat secara luas. Di mana bersama-sama kita mengawal,” harapnya.
Terkait kendala yang terjadi di lapangan hingga membuat inflasi kebutuhan pokok di Tanjung Selor. Dirinya melihat dipengaruhi oleh pekerjaan Jalan Poros Bulungan-Berau. Pihaknya telah meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara untuk memaksimalkan kegiatan itu. (fai/uno)
