TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengumpulkan sejumlah Kepala Desa (Kades) dari lima kabupaten dan kota se-Kaltara, di Gedung Serbaguna Pemprov Kaltara, kemarin (18/11).
Kades-kades tersebut dikumpulkan untuk mengikuti rapat kerja dan evaluasi pemerintah desa. Dalam rapat tersebut pun dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kades-kades diminta untuk lebih fokus menurunkan angka kemiskinan, stunting dan penataan desa.
Mengingat, kemiskinan dan stunting saling berkaitan. “Saya minta, Kades bekerja cepat dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di daerahnya masing-masing,” pinta Gubernur, Jumat (18/11).
Para Kades, harus memprioritaskan tiga program yakni penurunan angka kemiskinan, stunting, dan penataan desa. Sebab, masih ada sejumlah desa yang perlu fokus melaksanakan program desa itu. Pada kasus stunting, di Nunukan, masih ditemukan beberapa desa yang angka stuntingnya cukup tinggi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan diharapkan memperhatikan hal tersebut. Bahkan harus saling membantu dengan Pemprov Kaltara, dalam mencapai target penurunan stunting.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, kita harap di 2024 sudah ada penurunan yang signifikan. Bukan hanya untuk Nunukan saja, saya minta seluruh kabupaten dan kota. Baik itu pemkab, pemkot hingga pemerintah desa,” tuturnya.
Dari sisi pembangunan desa, realisasi belanja dana desa dan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan, harus jelas dan terarah. Serta bisa dilakukan percepatan.
“Percepatan realisasi juga menunjang penurunan kemiskinan dan stunting. Pembangunan pun bisa berjalan dengan baik,” imbuh Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara Edy Suharto menambahkan, masih ada desa di Kaltara yang statusnya sangat tertinggal. Meskipun secara kuantitas tidak banyak, namun desa-desa itu harus berinovasi dalam menurunkan kemiskinan dan mempercepat pembangunan.
Pemerintah desa harus fokus menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sebab desa mendapatkan bantuan fiskal, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
“Memang masih ada dua desa yang sangat tertinggal di Nunukan. Tapi kita ingin berubah. Kita ingin desa naik statusnya. Dengan status mandiri ini bisa bertambah,” singkatnya. (fai/uno)
