MANAGED BY:
SENIN
06 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 26 November 2022 14:45
Miliki Strategi Pengawasan

Bila Penyesuaian Dapil Terlaksana

PESTA DEMOKRASI: KPU merancang adanya penyesuaian Dapil pada Pemilu 2024 mendatang.

TANJUNG SELOR - Adanya rancangan penyesuaian Daerah Pemilihan (Dapil) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, khususnya Bulungan menjadi perhatian.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan selaku pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Harus memperhatikan potensi yang ada, ketika dilaksanakan penyesuaian Dapil.

Anggota Bawaslu Bulungan Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Syaifudin menjelaskan, seperti yang sudah dijelaskan KPU Bulungan, terdapat dua opsi dalam penyesuaian Dapil. Dalam penyesuaian dapil itu, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang lebih. Apalagi, untuk mengantisipasi adanya potensi-potensi yang tidak diinginkan.

“Strategi pengawasan pasti harus lebih. Karena ada dua rancangan. Misalnya dari calon sendiri, pasti ada potensi. Pemetaan pasti berubah, begitu juga strategi pengawasan. Di mana antisipasi menyangkut opsi yang dipilih KPU,” tuturnya, Jumat (25/11).

Jika KPU menggunakan opsi pertama, yakni tidak dilakukan perubahan dapil. Tetapi alokasi kursi dalam sebuah dapil, akan berubah secara otomatis. Jika jumlah penduduk bertambah, tidak ada perubahan dan pola pengawasan sama seperti sebelumnya.

Berbeda jika menggunakan opsi kedua, yakni ada perubahan dari sisi komposisi kecamatan. Dapil tetap III, namun komposisi kecamatan dan alokasi kursi juga berubah.

“Saat komposisi kecamatan diberlakukan, maka ada alokasi kursi di satu kecamatan akan berkurang. Kesulitan nantinya dialami oleh para calon, ketika saat kampanye daerahnya berkurang,” ungkapnya.

Jika rancangan kedua diberlakukan, maka strategi pengawasannya juga akan berubah. Harus ada langkah-langkah dalam melaksanakan pengawasan, jika digunakan opsi kedua. Menurut dia, ada peluang bagi masyarakat dalam menentukan arah penyesuaian dapil tersebut.

Di mana dipastikan akan ada masukan dari masyarakat yang menentukan opsi tersebut. “Kami mengimbau, agar ada masukan masyarakat yang digunakan. Bukan hanya Bawaslu, pemerintah, legislatif, serta tokoh. Melainkan juga masyarakat yang memang harus dilibatkan,” harapnya. (fai/uno)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers