PEMBANGUNAN yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), diharapkan bisa menjadi prioritas dan cepat dirampungkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen Tipa Padan. Mengingat, pembangunan jalan nasional dari Malinau ke Krayan, Kabupaten Nunukan, saat ini masih dalam pengerjaan. Pembangunan jalan diharapkan dapat membuka akses dan keterisolasian wilayah, seperti di Krayan yang belum memiliki akses jalan darat.
“Proyek jalan yang didanai APBN dan dikerjakan BPJN Kaltara ditargetkan dapat tembus pada tahun 2023 mendatang,” harapnya, Minggu (27/11).
Dari informasi yang diterima Wagub, tahun 2023 mendatang, jalan itu belum dapat dilalui kendaraan. Artinya, jalan itu belum fungsional. Jika anggaran yang ada cukup, maka di 2023 nanti jalan itu bisa fungsional.
“Jadi saat ini, informasi yang kami terima fungsionalnya mundur pada tahun 2024. Harusnya Februari 2023 ke Krayan itu tembus, tapi belum bisa fungsional,” ungkapnya.
Pemerintah pusat dapat memprioritaskan target fungsional jalan ke wilayah perbatasan. Sebab, menurutnya proyek Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tengah dibangun tidak akan optimal. Jika akses jalan dari pusat kota ke wilayah perbatasan belum terbangun.
Selain itu, aksesbilitas bisa sampai ke perbatasan seperti di Lumbis dan Krayan. Karena itu wilayah perbatasan yang diinginkan bisa segera diselesaikan. “Kalau akses ada, maka proyek PLBN di sana bisa dimaksimalkan. Perlu diprioritaskan konektivitas akses ini,” imbuhnya.
Wagub mengharapkan, masyarakat Krayan bisa bersabar dan tidak menyederhanakan persoalan ini. Apalagi, hal ini menyangkut biaya yang besar dan kondisi alam. (fai/uno)
