TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama kepala daerah di 5 kabupaten/kota, dan seluruh Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga, menerima penyampaian DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023.
Belanja negara tahun 2023, dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 12,24 triliun. Alokasi tersebut dalam bentuk belanja pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3,76 triliun serta Alokasi TKD Rp 8,48 triliun.
Secara umum Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kaltara alami kenaikan 17,06 persen, dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik 25,05 persen, yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) hampir 100 persen.
Sedangkan alokasi belanja Kementerian/Lembaga naik 2,3 persen. Alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Kaltara, dialokasikan kepada 38 Kementerian/Lembaga. Terdiri dari 213 Satker dan disalurkan oleh 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara. Yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.
“Belanja Kementerian/Lembaga difokuskan pada bidang konektivitas, jaringan sumber daya air, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik,” jelas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Wahyu Prihantoro.
Untuk APBN memiliki daya ungkit yang besar, dalam menggerakkan perekonomian di Kaltara. Akselerasi untuk serapan APBN yang optimal, diharapkan dapat segera dilaksanakan. Sejak penyerahan DIPA dan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2023 kepada Satker dan pemerintah daerah.
Hal ini bertujuan, agar APBN dapat berkinerja maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan. Sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya. Guna mewujudkan sinergitas dan belanja berkualitas di Kaltara,” harapnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, APBN Rp 12,24 triliun terdiri dari alokasi belanja pusat untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3,76 triliun. Lalu, TKD Rp 8,8 triliun. APBN untuk membangun infrastruktur, yang merupakan prioritas nasional serta mendukung ekonomi hijau.
Mengingat 2023 masuk dalam pemulihan ekonomi nasional. Maka diharapkan Satker Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara dan kepala daerah di kabupaten/kota, bisa memanfaatkan APBN sesuai arah kebijakan yang ada.
“Seluruh Satker Kementerian/Lembaga, bisa berkoordinasi dengan Kanwil DJPb, BPKP dan lainnya dalam hal pengelolaan keuangan. Bisa bersinergi, sehingga kinerja APBN berjalan dengan baik,” harap Gubernur.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan, kepala daerah diminta menggunakan alokasi TKD 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk dikelola dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Bahkan, kepala daerah di kabupaten/kota, untuk meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
“Saya minta untuk memanfaatkan dana desa, dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Jika dirincikan, lanjut Zainal, dari total alokasi baik belanja pusat untuk Kementerian/Lembaga maupun TKD, seluruhnya sudah memiliki porsi anggarannya. Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi belanja pusat untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 199,1 triliun dan TKD Rp 1,9 triliun. Kabupaten Bulungan mendapatkan alokasi belanja pusat untuk Kementerian/Lembaga Rp 2,3 triliun dan TKD Rp 1,29 triliun.
