TANJUNG SELOR - Realisasi pembangunan di Kabupaten Bulungan masih dievaluasi. Termasuk akhir tahun ini, pemerintah daerah (Pemda) meminta laporan dan evaluasi kinerja selama setahun berjalan.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Bulungan Iwan Sugianta, ada beberapa kegiatan yang belum dituntaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Realitasnya seperti itu, kalau melihat laporan yang disampaikan. Tetapi, secara umum itu sudah mencapai target,” terang Iwan, kepada wartawan, Kamis (15/12).
Dikatakan Iwan, jika berkaca pada laporan yang dipaparkan November lalu, pencapaian dan penyerapan anggaran dari segi fisik rata-rata di angka 87 persen. Masalah keuangan, itu tergantung dari masing-masing OPD. Artinya dilihat pembagian bulan apa diselesaikan. Misalnya, ada sisa kegiatan yang bersifat kerja sama dengan pihak ketiga.
“Bisa jadi realisasinya belum 100 persen, karena akhir masa kontraknya pada November. Tetapi, diakhir tahun dipastikan itu tuntas,” jelasnya.
Selanjutnya, sisa kegiatan yang memang tidak dicairkan. Misalnya, sisa tender dan itu pasti tidak mungkin dicairkan secara tuntas. Ketika realisasi di lapangan belum diselesaikan. Tapi akan disesuaikan dengan pengerjaan fisik.
Secara total, pencapaian OPD belum mencapai 100 persen. Karena ada beberapa instansi yang penyerapan anggarannya masih kurang. Seperti Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Ada tiga OPD yang penyerapan pengerjaan secara fisik belum maksimal,” tegasnya.
Namun, hal ini tidak bisa dipungkiri, capaian rendah karena memang anggaran pada OPD tersebut tergolong besar. Sehingga, kegiatan yang dilakukan skala besar dan ini memberikan waktu untuk penyelesaian.
Pihaknya memastikan, ada beberapa pengerjaan fisik yang direncanakan selesai sampai dengan Januari 2023. Seperti pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Soemarno Sosroatmodjo.
“Karena pencapaiannya masih di bawah 50 persen. Artinya, harus ada upaya yang dilakukan dengan menambah 50 hari waktu pengerjaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Kilat menambahkan, mestinya pengerjaan fisik pada beberapa kegiatan oleh pemerintah daerah bisa tuntas tepat waktu. Karena, sebelum pengerjaan pasti ada perencanaan.
“Kita dorong, supaya hal itu tidak terjadi lagi. Matangkan terlebih dahulu soal perencanaan, sehingga pengerjaan fisik tak molor dari waktu yang ditetapkan,” singkatnya. (*/mts/uno)
