TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan Kaltara masih berpotensi terjadi kerawanan atau kekacauan saat Pemilu 2024.
Meskipun demikian, kerawanan Pemilu perlu menjadi atensi bersama dengan seluruh pihak. Bawaslu Kaltara meminta semua pihak berperan serta menjaga kondisi di Kaltara. Persiapan dalam pengamanan, pengawasan dan proses tahapan merupakan hal yang menjadi perhatian.
“Meskipun sudah ada upaya mengantisipasi kerawanan Pemilu. Namun perlu kerja ekstra dalam mengantisipasinya,” jelas Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, Senin (9/1).
Sesuai dengan kewenangan Bawaslu untuk lakukan pencegahan, tentu komunikasi-komunikasi intensif harus dilakukan. Dengan perlu menggandeng semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tentunya peserta Pemilu.
Hal itu dilakukan untuk bisa memahami aturan secara baik dan efektif. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan. Bawaslu Kaltara juga membuka pengaduan dan terbuka 24 jam.
“Kalau masyarakat merasa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa datang ke Bawaslu Kaltara atau Bawaslu kabupaten/kota. Tak perlu dilakukan klarifikasi atau sinkronisasi permasalahan secara anarkis. Komunikasi-komunikasi ini yang kita bangun dalam kewenangan pencegahan,” tuturnya.
Sejauh ini, semua tahapan berpotensi menjadi sebuah perlawanan. Sehingga Bawaslu Kaltara harus siap menghadapi itu. Saat ini, ada tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon DPD RI. Hingga nantinya tahapan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara.
“Memang hanya berpotensi ada keributan. Kita berharap ketika peserta konstituennya memahami aturan secara baik, maka tidak akan terjadi keributan. Kita memberikan ruang-ruang klarifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami berharap, Pemilu 2024 bisa berlangsung aman tanpa ada keributan. Apalagi, pimpinan KPU RI juga meminta pihak TNI/Polri untuk bersinergi dalam melaksanakan pengamanan.
“Di daerah akan mengikuti langkah sinergitas pimpinan KPU di pusat,” ujarnya.
Keamanan Pemilu 2024, bukan hanya tugas TNI/Polri maupun pihak penyelenggara. Namun menjadi tugas bersama masyarakat Kaltara, dalam mempertahankan predikat Pemilu 2019 lalu teraman se-Indonesia. (fai/uno)
