TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bulungan menyetujui Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi, saat rapat paripurna di Gedung Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (9/1) lalu.
Menurut Bupati Bulungan Syarwani, dengan disetujuinya Perda ini, maka menjadi payung hukum bagi pemda dalam melaksanakan implementasi. Ini juga menjadi bagian dari amanah yang diperintahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kepada pemerintah derah untuk segera menghimpun seluruh pajak dan retribusi daerah.
“Dengan disetujui perda ini, seluruh potensi diharapkan lebih optimal berupaya menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebagai kekuatan modal dalam kegiatan pembangunan di Bulungan,” harap Syarwani, Senin (9/1) lalu.
Potensi yang dapat mendongkrak PAD, seperti sewa ruko maupun pajak atau retribusi lainnya yang belum ditarik secara maksimal. Adanya perda ini pasti ada potensi baru. Namun di sisi lain, dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan sosialisasi sangat penting. Agar satu persepsi antara pemerintah daerah dan setiap objek yang ada di Bulungan.
“Terhadap pelaku UMKM, dengan ditetapkan perda ini tentu menjadi perhatian pemkab. Sehingga jangan sampai Perda pajak dan retribusi ini menjadi beban bagi para pelaku UMKM,” ungkap Syarwani.
Dalam menggerakan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM, menjadi komitmen pemkab. Dalam memberikan dukungan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk bagi para pelaku UMKM. “Sehingga ini menjadi atensi serius kita bersama dalam pembenahaan pemberian pajak dan retribusi daerah,” harap Syarwani. (*/ika/uno)
