TANJUNG SELOR - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di daerah, dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi pendapatan dan belanja.

Sisi pendapatan terdiri dari komponen pajak, bea dan cukai. Termasuk pajak impor dan ekspor, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara), penerimaan pajak secara nasional hingga triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 1.714,1 triliun atau 115,43 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara capaian penerimaan pajak netto di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 2.545,8 miliar atau 138,14 persen dari target Rp 1.842,8 miliar. Beberapa capaian terkait penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Utara antara lain, Penerimaan Pajak Bruto tumbuh 40,23 persen menjadi Rp 1.787,3 miliar.

Kemudian, jumlah pengembalian pajak naik 152,54 persen menjadi Rp 189,9 miliar. Serta Penerimaan Pajak Netto tumbuh 77,98 persen dari Rp 1.199,3 miliar menjadi Rp 2.134,5 miliar tahun 2022. 

“Adapun Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara 121,39 persen. Dengan jumlah pelaporan sebanyak 96.070 SPT Tahunan dari 79.137 Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT,” terang Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro, Selasa (10/1).

Pada sektor lain, bea dan cukai telah merealisasikan pendapatan Rp 22,92 miliar atau 160,5 persen dari target penerimaan Rp 14,28 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan bea masuk Rp 17,06 miliar, bea keluar Rp 5,76 miliar dan cukai Rp 93,6 juta. Kelompok besar komoditas impor berupa peralatan pabrik, spare part alat berat, batu pecah dan peralatan rumah tangga.

Penerimaan bea keluar didominasi ekspor produk kelapa sawit utamanya CPO dan CPKO. “Kenaikan tarif bea keluar yang cukup tinggi beberapa bulan terakhir dan larangan ekspor CPO dan turunannya berpengaruh pada berkurangnya volume ekspor komoditas tersebut. Penerimaan bea keluar sampai dengan triwulan IV 2022,” ujarnya.

Selain itu, alokasi belanja APBN tahun 2022 hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp 10,39 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 3,61 triliun atau 35 persen. Kemudian, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 6,78 triliun atau 65 persen. Alokasi terbesar pada Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas wilayah yakni 38,26 persen. Sampai dengan triwulan IV 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp 3,42 triliun atau 94,69 persen.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terbagi dalam 4 kategori kewenangan dengan masing-masing realisasi, belanja kantor pusat Rp 1.270,42 miliar atau 89,71 persen, kantor daerah Rp 1.086,23 miliar atau 98,08 persen, dekonsentrasi Rp 21,37 miliar atau 86,34 persen, dan tugas pembantuan Rp 39,81 miliar atau 96 persen.

“Belanja TKDD terealisasi Rp 7,84 triliun atau 115,48 persen. Realisasi ini terbagi dalam 6 jenis belanja dengan tingkat realisasi DBH (Dana Bagi Hasil) Rp 2.702,62 miliar atau 172,77 persen, DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 3.722,80 miliar atau 100 persen, DAK Fisik Rp 505,50 miliar atau 89,89 persen, DAK Non Fisik Rp 432,83 miliar atau 93,30 persen, Dana Insentif Daerah Rp 81,85 miliar atau 100 persen, dan Dana Desa Rp 389,90 miliar atau 99,93 persen,” sebutnya.

Output belanja strategis di Provinsi Kalimantan Utara antara lain, pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Bunyu, pembangunan jalan Malinau - Semamu, pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, pembangunan jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan. Termasuk pengembangan Bandar Udara Long Apung, pembangunan break water Pantai Tanjung Aru (lanjutan) Kepulauan Sebatik, pembangunan pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik, subsidi angkutan udara perintis, perintis kargo, dan BBM penerbangan perintis.

“Ke depan Kanwil DJPb akan terus mengawal kinerja APBN dengan berfokus pada stakeholder forum. Meliputi Satker, pemerintah daerah, perwakilan otoritas moneter, auditor, BPS, perbankan dan lainnya. Melalui optimalisasi pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist serta pengembangan UMKM dengan melakukan profiling UMKM, memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pembiayaan,” tuturnya. (fai/uno)