TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan Terminal Tipe A di Kalimantan Utara (Kaltara) akan dimulai tahun ini. Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Pasalnya, selama ini rencana pembangunan tersebut belum memiliki dokumen perencanaan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Andi Nasuha mengatakan, sejak 2022 lalu sudah merencanakan pembangunan Terminal Tipe A. Namun terbentur masalah waktu pelaksanaan. Ditambah saat APBD Perubahan 2022 tidak bisa mengakomodir rencana tersebut.

Namun, pada APBD Kaltara 2023, Dishub berupaya perencanaan pembangunan itu bisa terealisasi. “Tahun ini mulai kita persiapkan dokumennya,” jelasnya, Minggu (15/1).

Hasil koordinasi Pemprov Kaltara dengan pusat, bersedia membantu dan mendukung terkait rencana itu. Namun dengan syarat, dokumen perencanaan hingga Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pembebasan lahan bisa selesai. “Jadi jika sudah siap, pusat akan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan fisik. Kita upayakan dokumennya, seperti DED (Detail Engineering Design), Amdal, master plan hingga pembebasan lahan,” ungkapnya.

Target pembangunan pada tahun depan. Tahun ini, Dishub belum bisa menargetkan pembangunan karena masih siapkan dokumen. Dishub pun fokus untuk dokumen hingga Amdal dan pembebasan lahan pada tahun ini. Pembangunan fisik Terminal Tipe A diperkirakan bisa terlaksana tahun 2024 atau 2025.

Dia juga mengatakan, untuk lokasi pembangunan terminal berharap tidak terlalu jauh. Sebisa mungkin dibangun dekat dengan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Mengingat, lokasi tersebut merupakan jalan poros atau Trans Kalimantan. Idealnya, menurut dia, pembangunan berada di Kilometer 4 Tanjung Palas atau lokasi KBM (Kota Baru Mandiri) Tanjung Selor.

“Masih kita kaji, di mana yang cocok dan sesuai yang dipersyaratkan serta dibutuhkan. Jangan sampai salah menempatkan titik lokasi pembangunan nantinya,” harap dia.

Adanya Terminal Tipe A, nantinya akan mengakomodir rute antarprovinsi, antarkabupaten/kota serta antarkecamatan. Sehingga semua rute bisa terakomodir. Bahkan dengan adanya terminal, pihak swasta pun bisa masuk dan menambah pendapatan asli daerah (PAD). (fai/uno)