TARAKAN - Barang-barang ilegal yang kerap dilakukan pengungkapan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tarakan masih meliputi narkotika, pakaian bekas, barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) makanan, minuman dan produk hewani.
Jalur pemasukan diindikasi melalui Tawau, Malaysia ke Tarakan, pun sebaliknya. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tarakan Tria Restu Yogaswara mengatakan, dari data penindakan jumlah kasus narkotika tahun 2022 sebanyak 7 kasus. Data tersebut terjadi penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 11 kasus.
Untuk jumlah barang bukti narkotika juga terjadi penurunan. Tahun 2021 barang bukti narkotika sebanyak 125,78 kg dan tahun 2022 ada 32,78 kg narkotika.
“Untuk pengungkapan BKC HT 59.540 batang di tahun 2021 dan sebanyak 198.747 batang pada tahun 2022. Untuk minuman beralkohol turut kami tindak sebanyak 60 botol di tahun 2021 dan 36 botol tahun 2022. Dengan nilai barangnya Rp 224.771.000 dari 35 kasus. Sementara tahun 2021 hanya 29 kasus,” sebutnya, Minggu (15/1) lalu.
Sementara itu, penindakan pakaian bekas tahun 2021 nihil temuan. Namun tahun 2022 mengungkap 1 kasus sebanyak 1.808 balpres. Dengan nilai barang Rp 7.232.000.000. Untuk penindakan produk hewani juga tidak ditemukan pada tahun 2021 dan tahun 2022 menyita 173 paket seperti daging dan sosis. Dengan nilai barang sebesar Rp 208.000.000.
“Di akhir tahun 2022 ternyata kosmetik juga banyak. Ada 3 kasus dengan nilai barang mencapai Rp 467.479.000. Itu semua nilai barangnya, bukan kerugian negara,” ungkapnya.
Menurutnya, perhitungan kerugian negara sampai saat ini belum mempunyai formula penghitungan yang pasti. Terlebih kerugian negara dari pengungkapan narkotika tidak ada.
“Dari segi pengawasan di tahun 2022 tantangannya banyak kejadian yang luar biasa. Di Kaltara ini hampir luas wilayahnya sama dengan Korea Selatan. Wilayah kerja kami juga meliputi Kabupaten Berau, Malinau, KTT dan Tanjung Selor,” jelasnya.
Kondisi geografis di Kaltara yang didominasi wilayah sungai dan pelabuhan. Sehingga dapat disinggahi atau berlabuhnya kapal-kapal kecil. Strategi pengawasan yang saat ini diterapkan KPPBC Tarakan, melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Misalnya, dalam pengungkapan narkotika akan melibatkan BNN. Untuk pengungkapan balpres melibatkan kepolisian jika tidak terpenuhi unsur kepabeanan.
Menurutnya, persepsi kebanyakan masyarakat terkait produk pakaian luar negeri lebih berkualitas daripada produk dalam negeri. Hal ini harus menjadi perhatian masyarakat, untuk lebih bijak memilih fungsi dan mengutamakan kesehatan dalam membeli pakaian bekas luar negeri.
“Untuk pengawasan perdagangan ini terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Privinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami itu hanya pengawasan pada saat masuk dan keluar. Yang sudah ada diperedaran, ranahnya Kementerian Perdagangan,” pungkasnya. (sas/uno)
