TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengevaluasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun 2022 lalu.
Berdasarkan keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, realisasi APBD 2022 mencapai 90,17 persen dari total APBD Rp 2,3 triliun. Dalam realisasinya, ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari APBD 2022 lalu.
“Ada Silpa. Di mana ada beberapa kegiatan tidak terlaksana. Tersebar di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” terang Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto, Selasa (17/1).
Beberapa OPD yang terdapat Silpa, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara. Terdapat Silpa pada belanja modal untuk tanah sebesar Rp 30 miliar. Bahkan di BKAD Kaltara juga terdapat Silpa Rp 10 miliar.
Mengingat waktu dan tahapan panjang serta ada beberapa yang harus dipenuhi. Maka pelaksanaan belanja modal untuk tanah tidak dapat dilaksanakan. “Apalagi ada beberapa anggaran di sekolah seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak berjalan. Jadi ada fisik 100 persen, namun uangnya belum tentu 100 persen,” ungkapnya.
Denny mengungkapkan, realisasi Kaltara masih di atas capaian nasional. Artinya tidak ada masalah. Semua pelaksanaan APBD, muaranya dari perencanaan yang cermat. Di OPD terdapat Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis). Hal itu harus sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Pencapaian itu harus menghitung waktu mulai Januari-Desember. Harus diperhatikan dan dievaluasi setiap triwulan dan semester. (fai/uno)
