MANAGED BY:
SENIN
06 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Rabu, 25 Januari 2023 01:23
243 PPS Langsung Jalankan Tugas

Hadapi Tantangan Kecurangan dalam Pemilu

DILANTIK: Ratusan PPS yang baru saja dilantik, sudah harus bersiap menjalankan tugas.

TANJUNG SELOR – Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 81 desa/kelurahan di Kabupaten Bulungan resmi menjalankan tugasnya, usai lantik di Gedung Wanita Tanjung Selor, Selasa (24/1).

Sebanyak 243 PPS pasca dilantik, akan langsung menjalankan tugas. Masing-masing desa/kelurahan terdapat 3 PPS. Dalam prosesi pelantikan PPS tersebut, dilaksanakan di beberapa titik kecamatan berbeda. Yakni Kecamatan Peso dan Peso Hilir bergabung dengan Tanjung Palas Barat.

Lalu di Kecamatan Bunyu dan Sekatak. Untuk Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah dipusatkan di Kecamatan Tanjung Selor.

“Jadi tak dikumpulkan satu kecamatan. Kecamatan yang bisa dijangkau atau yang berdekatan bisa bergabung. Sehingga PPS ini tidak perlu lagi jauh-jauh datang. Bisa dilaksanakan di masing-masing titik yang kita tentukan,” terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan Lili Suryani, Selasa (24/1).

Menurut Lili, PPS merupakan garda terdepan dari KPU Bulungan akan mengemban tugas berat. Seperti memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan dengan baik dan aman di tingkat bawah. Usai pelantikan ini, PPS akan membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPS pun harus memiliki integritas. Sebab tantangan yang dihadapi perihal kecurangan dalam Pemilu. “Dalam merekrut Pantarlih, PPS harus selektif melihat orang-orang yang masuk. Harus yang paham dengan situasi dan kondisi wilayah yang akan didata, untuk dimasukkan sebagai pemilih. Serta memilih Pantarlih yang mengenal wilayah dan masyarakat desa setempat,” tuturnya.

Jika kualitas data pemilih bagus melalui Pantarlih, otomatis Pemilu akan berkualitas. Karena semua gugatan bermula di data pemilih. Selain itu, PPS diminta untuk selektif memilih anggota KPPS. Pasalnya, setiap kecurangan berasal dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terlebih Lili meminta PPS ini harus bekerja benar bukan hanya bekerja baik. “Mereka (PPS) harus memilih orang yang jujur dan berintegritas serta hindari godaan. Karena godaan pasti ada,” tuturnya. (fai/uno)


BACA JUGA

Senin, 06 Februari 2023 12:10

Pasca Rehab, 30 Orang Berstatus Pulih

TARAKAN - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan melayani korban…

Sabtu, 04 Februari 2023 03:40

Ditarget Terpasang 1.500 Patok Batas

TANJUNG SELOR – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai…

Jumat, 03 Februari 2023 01:37

Penyaluran Bansos Bulungan Tunggu Instruksi Kemensos

TANJUNG SELOR – Meskipun sudah tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan…

Jumat, 03 Februari 2023 01:36

Jadi Kewenangan Kemendikbud

TANJUNG SELOR - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

Kamis, 02 Februari 2023 12:47

Angka Kelahiran di Kaltara Menurun

TANJUNG SELOR - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terbentuk berdasarkan Undang-Undang…

Kamis, 02 Februari 2023 08:57

Kasus Laka Maut Sepakat Berdamai

TARAKAN - Hingga kini belum ada penetapan tersangka atas kasus…

Kamis, 02 Februari 2023 08:56

3 Pelaku Kejahatan Diringkus di 3 Kota di Luar Kaltara

TARAKAN - Dalam sepekan terakhir, Unit Resmob Polres Tarakan berhasil…

Rabu, 01 Februari 2023 19:09

Pembangunan PLTA Mentarang di Malinau, Rencana Groundbreaking oleh Presiden

TANJUNG SELOR - Menyusul setelah masuk dalam salah satu Proyek…

Rabu, 01 Februari 2023 19:08

Anggaran Pilkada di Kaltara, Disesuaikan Jumlah Paslon

TANJUNG SELOR - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di…

Senin, 30 Januari 2023 16:17

20 Warga Binaan Terima Asimilasi

TARAKAN – Pada tahun 2022 lalu sebanyak 635 warga binaan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers