MANAGED BY:
SENIN
06 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 25 Januari 2023 01:24
Sidang Pra Peradilan Ditunda

Termohon Polda Kaltara Tak Hadir

PRA PERADILAN: Sidang pra peradilan dugaan pemalsuan dokumen tanah oleh mantan Camat Tarakan Utara berinisial Ar, harus ditunda karena tidak dihadiri perwakilan Polda Kaltara sebagai termohon.

TARAKAN - Sidang pra peradilan mantan Camat Tarakan Utara berinisial AR yang diduga melakukan pemalsuan dokumen pelepasan tanah, ditunda oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Tarakan, Selasa (24/1).

Sebab, Polda Kaltara selaku termohon tidak menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Tarakan. Kuasa Hukum pemohon, Agustan menegaskan, sejak dibukanya persidangan pertama secara terbuka untuk umum. Maka proses pra peradilan hanya berlangsung selama 7 hari.

Namun dari Hakim Tunggal mengatakan, ada surat penundaan yang tidak dapat dihadiri pihak Polda Kaltara. “Kami sih mengacu pada aturan yang ada. Jadi pra peradilan itu dihitung sejak dibuka. Sehingga kami berpendapat, sidang hari ini (kemarin, Red) sah secara hukum. Karena sidang dinyatakan terbuka untuk umum,” jelasnya.

Pria yang merupakan kuasa hukum  pemohon dari terdakwa AR, SA, RS dan BDN mengaku, pra peradilan dilakukan terkait adanya penetapan tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kaltara. Menurutnya, keempat kliennya belum dapat ditetapkan tersangka. Dikarenakan, pihak kepolisian tidak melengkapi dua alat bukti sebelum melakukan penetapan tersangka.

“Alat bukti yang ada belum jelas. Sehingga kami pra peradilankan. Salah satu permohonan kami itu, mencabut penetapan sebagai tersangka,” tuturnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Tarakan Imran Marannu Iriansyah menegaskan, ditundanya pra peradilan karena termohon Polda Kaltara tidak dapat hadir. Alasannya, karena ada rangkaian kegiatan serah terima jabatan pejabat utama di lingkungan Polda Kaltara. Sehingga pra peradilan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin (30/1) pekan depan.

“Termohon tetap dipanggil untuk sidang selanjutnya. Ketika sidang berikutnya tidak hadir, baru Hakim Tunggal bisa mengambil sikap. Batasannya cuma dua kali dipanggil. Pemanggilan pertama seharusnya sudah wajib hadir,” tuturnya.

Terkait aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa waktu pra peradilan hanya terhitung sejak pemeriksaan dimulai atau permohonan oleh pemohon telah dibacakan. Ia berharap, kuasa hukum tidak salah menafsirkan aturan yang ada di KUHAP.

“Disitu terhitung 7 hari. Ini kan belum lengkap, jadi 7 hari itu belum aktif. Nanti ketika sudah dibacakan, disitulah terhitung 7 hari. Dari teman-teman kuasa hukum yang masih beranggapan seperti itu, kami bisa luruskan,” ujarnya. (sas/uno)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers