TANJUNG SELOR - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Utara (Kaltara), perlu dilakukan sejumlah penyesuaian.

Jika dilakukan rasionalisasi, kemungkinan berdampak pada jumlah Pasangan Calon (Paslon). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, perlu kesesuaian anggaran Pilkada yang diusul ke Pemprov Kaltara. Di mana harus menyesuaikan dengan jumlah Paslon.

Ia mengasumsikan, jika paslon Gubernur–Wakil Gubernur yang mendaftar di Pilkada 2024 nanti berjumlah 5 paslon. Jumlah paslon menentukan besar anggaran yang dibutuhkan. 

“Kita tak mungkin menganggarkan untuk Pilkada pas-pasan,” jelas Suryanata, Senin (30/1).

Jika diasumsikan ada 5 paslon yang akan bertarung di Pilkada. Diprediksi 3 paslon dari parpol dan 2 paslon melalui jalur perseorangan (independen). Apabila KPU Kaltara mengalokasikan anggaran hanya untuk 3 paslon. Namun, nanti paslon bisa menjadi 5, tentu akan bermasalah.

“Kita harus punya anggaran yang dapat mengakomodir hal itu,” imbuhnya.

Bahkan menurut Suryanata, potensi calon perseorangan bisa dimungkinkan. Hal tersebut berkaca dari Pilkada 2020 lalu, terdapat calon perseorangan yang cukup menguras anggaran yang tidak sedikit. Karena KPU harus melakukan verifikasi faktual, berdasarkan tempat dukungan yang diserahkan bakal calon (Bacalon).

Apalagi, jika calon perseorangan yang menyerahkan dukungan atau mendaftar lebih dari 1 paslon. Itu juga menjadi pertimbangan, ketika mengajukan penganggaran Pilkada 2024.

“Haris ada space anggaran yang cukup untuk disetujui. Kita tahun 2020 lalu, cukup banyak anggaran yang dipakai. Termasuk untuk melaksanakan bimtek, lalu verifikasi faktual, monitoring, dan evaluasi,” pungkasnya. (fai/uno)