TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara)<, telah mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sebesar Rp180 miliar. Usulan itu, hingga kini masih dalam proses pembahasan. sebab sebelumnya, usulan sempat disamakan dengan Pilkada sebelumnya yakni Rp 130 miliar.

Ketua KPU Kaltara Suryana Al Islami mengatakan, KPU Kaltara telah melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di mana pembahasan yang dilakukan mengenai penghitungan anggaran Pilkada. Khususnya pada hal-hal teknis. 

"Sepertinya akan ada pertemuan lanjutan sampai pada titik dilakukan persetujuan,," ungkapnya, Rabu (1/2).

Menurutnya, rasionalisasi dipastikan terjadi. Sebab, itu merupakan permintaan dari pusat dan Pemprov Kaltara. Namun begitu, rasionalisasi yang dilakukan. TAPD, diharapkan tidak terlalu jauh dari usulan KPU Kaltara. Terlebih, anggaran yang diusulkan tersebut telah direncanakan dengan perhitungan yang matang. Untuk itu kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten kota harus duduk bersama.

"Ada yang bisa dilakukan oleh kota semua. Seperti sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten kota untuk anggaran pilkada 2024. Namun memang harus duduk bersama terlebih dahulu. Setelah adanya duduk bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, maka penyelenggara pun akan menyesuaikan," jelasnya.

Pihaknya juga belum mengetahui berapa angka pasti jika ada rasionalisasi, karena usulan tersebut memiliki standar. Jika nanti dilakukan rasionalisasi, maka jangan sampai menghilangkan anggaran pada kegiatan yang prinsip. Anggaran itu selain harus ada jumlahnya, juga harus cukup pada kebutuhan yang diperhitungkan oleh penyelenggara pemilu. Salah satu prinsip yang belum bisa diprediksi oleh KPU, berapa banyak calon kepala daerahnya yang akan maju

"Ini punya keterkaitan dengan pemilu 2024, hasilnya nanti kita dapat gambaran kira-kira potensi calon yang maju itu pakai jalur partai politik belum perseorangan," pungkasnya. (fai).