TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kunjungan dari Pusat Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Sejumlah poin menjadi pembahasan.
Koordinator Tim Riset Kajian Otonomi Daerah PRP-BRIN R. Siti Zuhro mengatakan, memiliki berbagai program yang telah dijalankan dalam membangun wilayah perbatasan. Secara geografis, Kaltara merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
“Kaltara ini, memiliki garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer, dengan jumlah tidak kurang dari 204 desa dan 8 kelurahan di 22 kecamatan. Berbatasan langsung dengan Malaysia,” terangnya, Rabu (15/2).
Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Khususnya pembangunan infrastruktur, agar dapat benar-benar menjadi wajah bangsa di hadapan negara tetangga. Pada aspek pembangunan perbatasan, pemerintah telah menetapkan misi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan.
Untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah, dalam pemerataan. Visi dan misi tersebut turut didukung dengan 10 prioritas pembangunan. Salah satunya untuk meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil, dalam membangun desa menata kota.
“Membangun desa, menata kota bagian dari visi-misi yang terus digaungkan Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Zainal Arifin Paliwang-Yansen Tipa Padan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2024. Ini menjadi fokus yang harus dikembangkan bersama. Dalam hal mengelola perbatasan, pusat dan daerah terus membangun sinergi,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan, sejumlah poin menjadi fokus pembahasan dengan PRP-BRIN. Dalam hal urusan kewenangan batas dan aktivitas lintas batas negara. Pemerintah Pusat selalu memberikan ruang bagi pemerintah daerah. Untuk memberikan masukan dan usulan, dengan anggapan pemda selaku ”pemilik wilayah”. Tentu memiliki pandangan dan potret yang lebih komprehensif tentang dinamika dan fakta lapangan.
Dalam hal urusan kewenangan konkuren, seperti pada kebijakan pembangunan secara umum. Terdapat dokumen perencanaan Pemerintah Pusat yang disusun bersama dengan pemda. Untuk program dan kegiatan yang bersumber dari APBN. Outputnya, berupa rencana induk, rencana aksi dan lainnya.
“Dokumen ini sekaligus akan menjadi pedoman masing-masing daerah, dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Sehingga akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas pembangunan RPJMD, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan,” jelasnya
Pemprov Kaltara bersama PRP-BRIN, membahas juga hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah di negara tetangga. Bahkan dengan adanya forum kerja sama pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Dalam hal ini Kaltara-Sabah, dan Kalbar-Sarawak, menjadi langkah pasti penyelesaian permasalahan di perbatasan.
Karena wilayah Kaltara yang berbatas langsung dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia. “Saya telah memerintahkan jajaran terkaitnya untuk menggelar rapat persiapan teknis. Agar permasalah di wilayah perbatasan dapat bersama-sama dikoordinasikan, dirumuskan, dan dibahas,” ungkapnya.
Selain itu, salah satu yang menjadi fokus utama, berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yakni PLBN di titik perbatasan, baik di Nunukan maupun Malinau. Mencakup PLBN Terpadu Sei Pancang, PLBN Terpadu Long Midang dan Labang berada di Kabupaten Nunukan, serta PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Termasuk PLBN di Krayan (PLBN Long Midang) dan Sebatik (PLBN Sei Pancang). Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Kaltara kembali akan mengusulkan pembangunan PLBN di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.
