TARAKAN - Berbagai keluhan disampaikan perwakilan nelayan di Kaltara melalui Rembuk Nelayan, yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kamis (16/2).
Keluhan tersebut juga langsung dijawab sejumlah narasumber terkait. Seperti dari anggota DPR RI Deddy Sitorus, Kepala Stasiun PSDKP Tarakan dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara.
“Masing-masing penanggap sudah menjelaskan dan saya kira teman-teman nelayan mendengar secara jelas. Apa alasan pemerintah sehingga ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai keinginan nelayan,” ujar Ketua KNTI Kaltara Rustan.
Salah satunya terkait penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikurangi. Di mana dalam kegiatan itu, sudah jelas disampaikan ternyata ada beberapa hal yang menjadi syarat bagi pemerintah untuk mengeluarkannya.
Demikian juga dengan persoalan lainnya, menurut Rustan, sudah dijawab oleh stakeholder terkait. Seperti pelanggaran penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Termasuk penangkapan ikan menggunakan kapal di atas 5 GT, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Disinggung hadirnya SPBU Nelayan di Kaltara, Rustan menyambut baik dan berharap dapat terealisasi.
“Mudah-mudahan itu dapat direalisasikan. Karena memang ada komitmen antara Kementerian Kelautan dengan Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN. Ada kolaborasi untuk mengupayakan, bagaimana caranya BBM bersubsidi bisa lancar. Apalagi dijamin oleh anggota DPR RI, sudah menjanjikan akan dibangun Sumber Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM) untuk nelayan,” harapnya.
Rustan berharap hal ini bisa terealisasi secepatnya. Pihaknya akan terus mengawal janji tersebut. Sedangkan untuk lokasi, ia berharap bisa dibangun di daerah yang menjadi kampung nelayan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNTI Dani Setiawan berharap, permasalahan nelayan di Kaltara yang selama ini terjadi dapat ditindaklanjuti melalui forum Rembuk Nelayan. Apalagi potensi sumber daya di Kaltara cukup besar, namun permasalahan nelayan juga cukup rumit.
Seperti kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, perlindungan di wilayah penangkapan ikan, alat tangkap yang merusak lingkungan, dan pencemaran yang terjadi di laut. Mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan nelayan.
“Seharusnya itu ada tata kelola yang baik, sehingga dapat mensejahtera nelayan yang ada di Kaltara,” ujarnya.
Selain itu diperlukan adanya kerja sama dari semua elemen. Karena secara lembaga KNTI telah melaksanakan tugas-tugas keorganisasian, berupa melakukan pendidikan peningkatan kapasitas nelayan dan advokasi. (sas/uno)
