TANJUNG SELOR - Pembangunan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini menjadi fokus Pemerintah Pusat maupun daerah.
Mengingat, beberapa program pembangunan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dialokasikan untuk membangun perbatasan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, upaya dalam membangun wilayah perbatasan, yakni infrastruktur jalan di perbatasan.
Salah satunya, yakni pembangunan jalan dari Malinau menuju Krayan di Kabupaten Nunukan yang ditargetkan fungsional tahun 2024. “Itu salah satunya. Ada juga jalan lingkar di beberapa titik di wilayah perbatasan. Serta membangun infrastruktur lain yang memang bisa mendekatkan akses,” jelasnya, Kamis (16/2).
Secara umum, Pemprov Kaltara memiliki hubungan kerja sama dengan hampir seluruh Universitas terkemuka di Indonesia, bahkan di luar negeri. Termasuk dengan pemerintah daerah lainnya, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Sebagai contoh, yang pernah dilakukan terkait disusunnya beberapa dokumen kawasan perbatasan antara Pemprov dengan Universitas Mulawarman Samarinda.
“Kita pernah kerja sama dengan Universitas Mulawarman terkait dokumen Grand Design, Rencana Induk 2017-2021, Rencana Aksi 2017, Pemetaan Potensi Kawasan, Feasibility Study Pembangunan PLBN Long Midang, Long Nawang, Labang,” sebut dia.
Selain itu, kerja sama dengan instansi vertikal lainnya dalam hal sumber keuangan pemda. Dalam mengelola perbatasan, proporsi pembagian fiskal antara pusat dan daerah, mekanisme penentuan dan transfer anggaran dan juga tentang bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran dalam pengelolaan perbatasan. Termasuk kemandirian pangan di wilayah perbatasan.
Tidak hanya itu, ada juga Dokter Terbang. Yakni program yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah terisolasi, perdesaan, perbatasan dan pantai. Bahkan ada juga Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang, dalam upaya menekan disparitas atau kesenjangan harga di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Selain barang, ada juga SOA Penumpang. Program ini ditujukan untuk memudahkan aksesibilitas warga perbatasan, di tengah kondisi akses darat yang belum cukup baik ditembus.
“Dengan subsidi ini, harga normal barang dan tiket penerbangan menjadi lebih terjangkau. Khususnya, untuk masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya. (fai/uno)
