TANJUNG SELOR - Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara yang berbunyi Ibu Kota Provinsi Kaltara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Hal itu menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk berupaya memperjelas DOB Tanjung Selor. Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, DOB Tanjung Selor penting dilakukan pembahasan serta perlu memenuhi persyaratan formal untuk membentuk Ibu Kota Provinsi Kaltara.

Pembentukan sesuai syarat undang-undang harus dimekarkan paling kurang 2 kecamatan. Tapi syaratnya harus 4 kecamatan. Inilah yang harus dibentuk oleh Kabupaten Bulungan. Untuk Kecamatan Tanjung Selor harus dimekarkan menjadi 4 kecamatan.

“Jika selama ini masih satu kecamatan, maka bisa dimekarkan menjadi 4 kecamatan. Ini tidak akan sulit jika mulai dikerjakan oleh Kabupaten Bulungan. Di mana banyak keuntungan yang akan diperoleh jika sudah ada Kota Madya,” terangnya, Kamis (23/2).

Ibu Kota Provinsi Kaltara sampai saat ini masih berstatus kecamatan di Kecamatan Tanjung Selor. Idealnya, Ibu Kota Provinsi harusnya berbentuk kota. Hanya saja, untuk menuju kota ada proses yang harus dilalui. Terkait rencana pemekaran wilayah mulai dari desa dan kelurahan hingga kecamatan, menjadi agenda yang harus dilakukan pemerintah daerah. Sebagai langkah persiapan untuk pembentukan DOB Tanjung Selor.

“Dalam hal ini, Pemprov Kaltara memandang pembentukan DOB Tanjung Selor bagian penting dari upaya memajukan Provinsi Kaltara,” tuturnya.

Keberadaan Kaltara sebagai daerah utama penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Akan turut mendukung kemandirian energi dan pangan. Sebab letaknya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Menurutnya dengan terbentuknya DOB Tanjung Selor, tentu akan membawa implikasi yang luas. Baik pada tata ruang Provinsi, Kabupaten/Kota maupun sosial kemasyarakatan. Termasuk, berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kaltara.

Berkembangnya pelaksanaan pembangunan di Kaltara, seiring dengan hadirnya mega proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dan Mentarang. Tentu infrastruktur, sarana dan prasaran serta layanan publik juga harus ditingkatkan, termasuk dalam kaitan menghadirkan DOB Tanjung Selor sebagai syarat mutlak. (fai/uno)