TANJUNG SELOR – Rencana pembentukan dan pembangunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara, masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara Fredrik Willem Saija mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021, pemda wajib menyediakan lahan untuk pembangunan kantor PT. 

“Sekarang ini Pemprov Kaltara sudah menghibahkan lahan di KBM (Kota Baru Mandiri) Tanjung Selor seluas 2 hektare,” jelas Fredrik, belum lama ini.

Pembangunan gedung Pengadilan Tipikor dan PHI, sebelumnya tim dari Mahkamah Agung didampingi Sekretariat Negara sudah melakukan peninjauan lahan di KBM Tanjung Selor. Bahkan, tim sudah melakukan audiensi dengan gubernur terkait pembangunan gedung Pengadilan Tipikor, PHI dan Pengadilan Tinggi Kaltara. 

Direncanakan, pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Kaltara dimulai tahun depan. Sehingga, kesiapan lahan pun mulai dipersiapkan. 

Keberadaan gedung Pengadilan Tinggi, dia menilai sangat urgen. Karena bangunan yang digunakan saat ini masih kontrak/sewa. Berkaitan pembentukan Pengadilan Tipikor dan PHI, MA masih mengodok hal tersebut.

“Untuk pembentukan Pengadilan Tipikor dan PHI, kita masih menunggu terbit Keppres,” imbuhnya.

Setelah terbit, maka Pengadilan Tipikor dan PHI akan bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas 1B. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan. Lahan yang sudah disiapkan oleh Pemprov Kaltara akan tetap dimanfaatkan. 

Apabila sudah ada Pengadilan Tipikor, maka pelaksanaan sidang Tipikor dan PHI tidak lagi harus ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Tetapi, sudah bisa dilakukan di Bulungan. (*/ika/uno)