PNS Agar Optimalkan Keahlian Teknologi

- Rabu, 8 Maret 2023 | 13:18 WIB
PENYERAHAN SK PNS: Bupati Bulungan Syarwani (kanan) menyerahkan SK PNS dan berpesan bisa lakukan kerja sama dengan baik terhadap program kerja pemerintah daerah.
PENYERAHAN SK PNS: Bupati Bulungan Syarwani (kanan) menyerahkan SK PNS dan berpesan bisa lakukan kerja sama dengan baik terhadap program kerja pemerintah daerah.

TANJUNG SELOR - Sebanyak 80 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menerima SK pengangkatan dan 21 pegawai tetap, terima pengangkatan Pratama Jabatan Fungsional. Sehingga total keseluruhan ada 101 pegawai yang dilakukan sumpah janji, Selasa (7/3).

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, dengan diberikan SK pengangkatan PNS ini. Agar segera bisa mengubah dan mempelajari regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan yang berhubungan dengan bidang struktural dan fungsional.

“Kita pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Wajib hukumnya paham tugas pokok,” ujar Bupati.

Terhadap PNS yang sudah menerima SK bisa lakukan kerja sama dengan baik dan program kerja pemerintah bisa terealisasi. Bahkan, Bupati pun menekankan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memberikan bimbingan serta membina PNS yang baru diangkat menjadi ASN.

“Kalau bisa setiap potensi yang dimiliki bisa dimanfaatkan. Sebab ini sebagai penunjang kesuksesan tugas dan fungsi nantinya,” harapnya.

PNS juga harus bisa melakukan pengoptimalan di bidang keahlian teknologi informasi. Mengingat semua pekerjaan mengharuskan mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi.

Termasuk peningkatan kompetensi dan kapasitas, guna wujudkan nilai-nilai dasar berakhlak. “Kita sudah buat komitmen ketika mendaftar sebagai ASN. Tapi masih banyak saya temui, yang melanggar komitmen,” tuturnya.

Bupati juga mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah daerah. Bahwa tidak ada lagi pemberian kegiatan mutasi perpindahan ASN yang keluar dari wilayah Bulungan. Terkecuali, dengan keadaan persyaratan yang sudah ditentukan. Semisal, istrinya ASN di Bulungan lalu suaminya anggota Polri. Tentu akan mengalami polemik penugasan yang berpindah-pindah. Akan tetapi, sering ditemukan alasan yang bermacam-macam.

“Mudah-mudahan komitmen ini kita pegang bersama, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Jika dua bidang ini berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar kepada masyarakat. “Jangan sampai nanti penyelenggara pendidikan di satu sekolah tidak bisa dilaksanakan. Karena ketiadaan guru akibat mutasi ke tempat lain,” pungkasnya. (*/ika/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

30 Sekolah SD di PPU Jadi Sampel Survei Kemenkes

Selasa, 23 April 2024 | 15:09 WIB
X