APBN Disalurkan Rp 1,1 Triliun

- Kamis, 9 Maret 2023 | 08:25 WIB
APBN MENINGKAT: KPPN Tanjung Selor meminta para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan Pemda agar maksimal dalam mengakselerasi penyerapan yang bersumber dari APBN.
APBN MENINGKAT: KPPN Tanjung Selor meminta para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan Pemda agar maksimal dalam mengakselerasi penyerapan yang bersumber dari APBN.

TANJUNG SELOR – Sesuai aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah disalurkan pada Februari lalu.

Tahun ini APBN yang disalurkan mencapai Rp 1,1 triliun dengan presentase 13,84 persen dari total pagu Rp 7,95 triliun. Menurut Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda, tahun ini realisasi APBN mengalami pertumbuhan dengan persentase 8,65 persen Year Over Year (YOY). Dibandingkan tahun 2022 hanya Rp 172 miliar atau 5,24 persen, dengan total pagu Rp 3,28 triliun.

Belanja negara dari APBN nantinya disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP), instansi vertikal Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah (TKD). Termasuk realisasi BPP yang disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal, di lingkup kerja KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 291,62 miliar.

“Realisasi BPP ini mengalami pertumbuhan, persentasenya sedikit meningkat sebesar 5,37 persen (YOY) atau Rp 146,85 miliar. Pada tahun lalu sebesar Rp 144,76 miliar atau 5,63 persen, dari total pagu Rp 2,57 triliun,” jelasnya, Rabu (8/3).

Pencairan BPP ada empat jenis belanja. Meliputi belanja pegawai 12,42 persen atau Rp 68,63 miliar dari pagu Rp 552,79 miliar. Lalu, belanja barang 10,26 persen atau Rp 79,92 miliar dari pagu Rp 779,27 miliar. Selanjutnya, belanja modal 10,84 persen atau Rp 143,07 miliar dari pagu Rp 1,32 triliun. Terakhir jenis belanja bantuan sosial (nihil) realisasi dari pagu Rp 0,14 miliar.

Dikatakan Juanda, tidak hanya realisasi BPP saja. Namun ada juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 814 miliar atau 15,25 persen. Di mana anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) desa dan Dana Insentif Fiskal (DIF). Ini akan disalurkan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Malinau.

“Dari dana TKD realisasi DBH sebesar Rp 335,68 miliar dengan pagu Rp 2,02 triliun. Disusul realisasi DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 451,64 miliar dari pagu Rp 2,47 triliun, DAK non fisik Rp 25,08 miliar dari pagu Rp 273,18 miliar. Termasuk untuk dana desa sebesar Rp 2,56 miliar dengan pagu Rp 186,41 miliar,” sebutnya.

Kinerja pendapatan negara selama 2023, sudah terealisasi Rp 9,8 miliar atau 39,42 persen dari target yang ditetapkan Rp 24,87 miliar. “Pencapaian ini sebagai upaya KPPN, untuk terus mendorong para KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) satker dan pemda maksimal dalam mengakselerasi penyerapan yang bersumber dari APBN,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor Benjamin Manurung menambahkan, hasil laporan keuangan tahun 2022 ada dua satker yang tidak melaporkan. “LPJ bendahara sudah sangat baik. Namun hardcopy masih belum disampaikan. Ini salah satu kendala beberapa satker, belum melaporkan LPJ. Dari 136 satker, hanya 134 satker yang melaporkan keuangan pada 2022 lalu,” singkatnya. (*/ika/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X