PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pelantikan terhadap satu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (13/3).
Helmi yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kaltara. Dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara, menggantikan Datu Iman Suramenggala.
Proses pelantikan tersebut dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan. Dia mengatakan, setiap pelantikan ada proses dan pertimbangan yang dilakukan. “Kita memaknainya menjalankan aturan, ada yang tertulis dan tidak tertulis,” ujarnya, Senin (13/3).
Wagub enggan memberikan tanggapan, perihal kinerja dari Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara sebelumnya yakni Datu Iman Suramenggala. Pergantian pejabat yang dilakukan sudah sesuai aturan. Apalagi, keputusan yang dibuat berdasarkan koordinasi yang dilakukan.
“Terkait kinerja pejabat lama yang kurang maksimal sehingga dilakukan pergantian, tidak ada yang mengarah ke hal-hal kinerja. Namun lebih kepada pertimbangan dari pimpinan, yang sudah sesuai aturan dan koridornya,” tegasnya.
Ia juga meminta, agar menghormati putusan yang ada. Sebab tujuannya untuk membangun. Bahkan ia meminta semua orang, untuk bisa mengevaluasi diri, apakah sudah di posisi yang benar.
“Jangan pernah berpikir, ini adalah sebuah titik yang membuat kita berhenti,” imbuhnya.
Untuk Datu Iman Suramenggala, akan menjabat sebagai Analis Lingkungan Hidup Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara. “Kita harapkan pegawai ini harus mengerjakan pekerjaan untuk meningkatkan akselerasi membangun Kaltara,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara yang baru akan langsung evaluasi dan melanjutkan program yang telah disusun. Program awal yang akan dijalankan, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara 2021-2024.
“Saya akan melanjutkan program yang sudah berjalan di tahun 2023. Salah satunya pembangunan gedung DPRD Kaltara dan Gedung Sekretariat Pemprov Kaltara,” jelas Helmi.
Menurut Helmi, proyek-proyek yang sudah berjalan dan belum tuntas tahun lalu akan diselesaikan. Termasuk target Gedung Sekretariat paling lambat November tahin ini sudah bisa ditempati. Termasuk gedung DPRD Kaltara. Apalagi, untuk pembangunan Gedung Sekretariat, sudah masuk tahap ke-9 dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 95 miliar dari APBD 2023.
“Begitu juga untuk bangunan DPRD Kaltara untuk penyelesaian akhirnya, Pemprov Kaltara telah disiapkan anggaran Rp 108,5 miliar,” tuturnya.
Untuk kedua bangunan tersebut, Helmi pun dalam waktu dekat akan meninjau langsung. Guna melihat aktivitas kegiatan di lapangan. “Kalau nanti ada keterlambatan, maka kita minta menambah tenaga kerja,” imbuhnya.
Ke depannya, melakukan konektivitas jalan-jalan di perbatasan termasuk jalan pendekat dari pusat pemerintahan menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Selain itu ada beberapa jembatan akan dilakukan pembangunan.
