PENANGANAN stunting kembali menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Pasalnya, persoalan stunting perlu mendapat perhatian.

Angka stunting 2022 lalu di Kaltara turun 5,4 persen menjadi 21,1 persen. Jika dibanding tahun 2021, angka tersebut masih berada di atas Prevalensi Stunting secara nasional.

“Harus ada tindak lanjut dari hasil kegiatan Roadshow Daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi beberapa waktu. Membahas percepatan penurunan stunting,” terang Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Senin (20/3).

Saat ini, yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya mencapai Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. Dengan menekan dan menurunkan angka kemiskinan. Perlu diketahui, kondisi angka kemiskinan ekstrem di Kaltara pada tahun 2022 turun 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021 menjadi 0,63 persen.

Angka kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah, dibandingkan angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2 persen. Demikian pula indeks gini (Gini Ratio) mengalami penurunan, dari 0,285 menjadi 0,27. Artinya, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat cenderung lebih baik.

“Kedua permasalahan ini, kita dapat tangani dengan baik, serta menjadi semangat untuk menekan dan menurunkan stunting dan kemiskinan di Provinsi Kaltara,” harapnya.

Keseriusan Pemprov Kaltara dalam penghapusan kemiskinan, merupakan hasil kolaborasi multi pihak. Baik Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non pemerintah. Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat membangkitkan optimis seluruh unsur terkait. Sehingga, dapat mencapai target nasional pada tahun 2024, yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevelensi stunting.

“Stunting tidak terlepas dari persoalan sosial. Maka dari itu, Pemprov Kaltara akan lebih berupaya untuk menangani persoalan ini,” tutupnya. (fai/uno)