Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara tengah mengupayakan konektivitas antarkabupaten di Kalimantan Utara. Serta akan mengerjakan jalan milik provinsi di ibu kota.
TANJUNG SELOR–Seperti diketahui, Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan bisa dilalui dengan jalan darat. Namun, akses yang ada saat ini belum memadai. Untuk itu, konektivitas perlu dilakukan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi mengatakan, rencananya tahun ini ada sejumlah program yang harus dilaksanakan. Pihaknya akan mengupayakan koneksi jalan antarwilayah di Kaltara. Konektivitas yang dimaksud adalah sejumlah titik atau link milik provinsi.
“Jadi, meski ada jalan yang menjadi kewenangan pusat, kami juga tetap akan melakukan pengembangan pembangunan jalan maupun perbaikannya. Di mana akan melihat kewenangan yang ada. Jika provinsi, maka pihaknya akan segera menganggarkan,” ungkapnya, Minggu (26/3).
Bukan hanya itu, di wilayah pengembangan kota baru mandiri (KBM), lanjut dia, meski menjadi kewenangan pusat dan dikerjakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), sebagian didukung dengan anggaran provinsi. “Jadi tetap ada dukungan dari provinsi,” ucap dia.
Pengembangan wilayah lainnya, direncanakan ada tiga jembatan besar yang akan dibangun di Kaltara. Saat ini pihaknya tengah melakukan perencanaan, di mana anggaran pembangunan diupayakan dari pusat. Helmi menyebut bahwa ada tantangan besar yang harus dilewati, yakni menyiapkan perencanaan secepatnya untuk mendatangkan anggaran yang ada di pusat. Anggaran pusat bisa turun jika daerah telah memiliki perencanaan matang.
“Informasinya, pemerintah pusat sendiri telah siap dari segi anggaran, tinggal daerah lagi dengan memiliki perencanaan suatu pembangunan,” jelasnya.
Pihaknya akan mengejar anggaran itu. Jika tidak di semester II atau pada perubahan, maka dikejar di 2024 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, jika melihat untuk perubahan dari pusat, sebesar Rp 500 miliar. Apakah dari dana alokasi khusus (DAK) atau bukan, hal itu nantinya sesuai dengan aturan yang ada.
Kemudian yang masuk 2024, pihaknya menargetkan bisa sampai Rp 1 triliun di luar APBD. “Itu target kami. Dan memang harus dikejar untuk membangun konektivitas di Kaltara. Apalagi itu penting untuk menyejahterakan masyarakat. Di mana dengan konektivitas yang memadai, bisa menekan sejumlah persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Selain konektivitas, sistem drainase kota belum memadai. Meski sebagian kewenangan pemerintah kabupaten, hal itu akan disinergikan agar drainase yang ada memiliki sistem yang baik. Sebagai contoh, jika kondisi hujan, masih ada daerah yang ditemukan genangan. (kpg/fai/dra/k16)
