TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan laporan dari pemprov tersebut, DPRD Kaltara langsung menindaklanjutinya. Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, telah menerima LKPj itu.
Selanjutnya ada proses yang harus dilakukan. Laporan itu akan dipelajari terlebih dahulu. “LKpj Gubernur Kaltara sudah diserahkan. Berikutnya kami akan menindaklanjuti dengan bentuk Pansus (Panitia Khusus) LKPj,” ujarnya, Senin (27/3).
Nantinya dari LKPj, pansus akan berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk dilakukan tindak lanjut di lapangan. Bahkan nanti akan dilakukan rapat bersama OPD terkait.
Ia menargetkan, tindak lanjut yang dilakukan Pansus akan berjalan paling lama sebulan. Pansus akan bekerja ekstra untuk menindaklanjuti LKPj Pemprov Kaltara. Bukan hanya itu, menurut dia, penyampaian LKPj ini menunjukkan semua pihak telah bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik.
Gambaran kinerja tahunan yang disampaikan dalam LKPj, merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang mengakumulasikan ketepatan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, LKPj sudah disampaikan ke DPRD Kaltara. Selanjutnya, akan terus melakukan koordinasi agar tindak lanjut dari LKPj berjalan dengan baik.
“Sejauh ini bisa dilihat apa yang sudah dicapai Pemprov Kaltara. Apalagi sudah disampaikan sejumlah pencapaian Pemprov Kaltara. Termasuk penghargaan sudah diraih Pemprov Kaltara. Tinggal nanti dari DPRD Kaltara yang menindaklanjutinya,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu yang bisa terlihat dari kinerja Pemprov Kaltara berkaitan serapan anggaran. Dimana serapan anggaran tidak pernah di bawah 90 persen. Bahkan pada tahun 2022 lalu, serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Sinergi OPD dan DPRD menjadi salah satu yang perlu ditekankan. (fai/uno)
