TANJUNG SELOR – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu atensi yang jadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data indikator Kinerja Makro Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,83 persen. Persentase tersebut mengalami peningkatan 0,64 poin atau 0,90 persen, jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 71,19 persen.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, IPM juga memicu angka kemiskinan di Kaltara. Jika IPM baik, maka secara perlahan angka kemiskinan bisa ditekan. Hingga saat ini tercatat, angka kemiskinan 6,77 persen tahun 2022. Terjadi penurunan 0,59 poin atau 8,02 persen, angka pengangguran 4,33 persen, atau turun 5,46 persen. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

“Pertumbuhan ekonomi kita 5,34 persen tahun 2022, meningkat 1,36 poin atau naik 34,17 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2021 yang tumbuh 3,98 persen,” terangnya, belum lama ini.

Kemudian, untuk pendapatan per kapita tahun 2022 sebesar 190,61 persen, meningkat 35,53 poin atau 22,91 persen. Ketimpangan pendapatan 2022 sebesar 0,272 persen, turun 0,02 poin atau 6,35 persen dibandingkan tahun 2021.

“Ini menjadi penekanan saya kepada pihak terkait. Harus lebih diperhatikan lagi persoalan IPM, kemiskinan dan lainnya. Guna membangun masyarakat Kaltara yang sejahtera,” harapnya.

Di sisi lain, Zainal menjelaskan, ada beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kaltara. Meliputi, penyelengaraan pendidikan, meningkatkan aksebilitas dan konektivitas antara pusat dan daerah.

Kemudian, peningkatan keamanan dan kenyamanan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis android, penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah dan program unggulan.

“Kebijakan itu dimaksudkan untuk pembangunan Kaltara dari seluruh sektor. Baik infrastruktur jalan, pendidikan maupun kesehatan,” tuturnya. (fai/uno)