TANJUNG SELOR – Lahan untuk pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara kini sudah memiliki sertifikat, setelah mendapat hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 2021 lalu.
Rencananya, tahap pembangunan diusulkan tahun ini. KPU Kaltara masih berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan KPU RI. Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, telah diberikan hibah lahan seluas 4.000 meter persegi. Lahan tersebut berlokasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
“Kami sudah melaporkan ke KPU RI terkait hibah dan sertifikat itu,” terangnya, Selasa (4/4).
Menurut Suryanata, ini menjadi semangat untuk terus bekerja. Dengan adanya tempat yang representatif, tidak perlu lagi berpindah-pindah. Bahkan pihaknya berharap, realisasi pembangunan bisa segera dilaksanakan. Baik dari KPU RI maupun Pemprov Kaltara. Seperti di Papua, contohnya. Kantor KPU Papua diketahui dibangunkan oleh Pemprov. Setelah selesai, maka diserahkan asetnya ke KPU provinsi.
“Jika Pemprov Kaltara ingin memfasilitasi dengan membangunkan kantor kami, tentu kami dengan senang menerima. Atau mekanisme pembangunan berkoordinasi dengan KPU RI, tidak ada masalah. Ke depan baik Pilkada maupun Pemilu, tahapannya sudah dilaksanakan di KPU yang baru,” ujarnya.
Nantinya, kantor KPU Kaltara bisa memiliki ciri khas dari Kaltara. Tentu memiliki khas daerah. Secepatnya akan diajukan ke KPU RI. Bahkan pihaknya akan melihat, mana yang lebih dulu. Apakah KPU RI atau Pemprov Kaltara, yang akan membangun kantor KPU Kaltara.
Jika KPU RI yang membangun, maka perlu beberapa proses. Karena bukan hanya Kaltara saja yang membangun kantor. Melainkan juga KPU di daerah lain. “Ada rencana KPU RI ingin membuat kantor KPU se Indonesia seragam. Namun kami harapkan ada kombinasi. Tetap memperhatikan kearifan lokal, dalam pembangunan gedung KPU Kaltara,” harapnya.
Ia menambahkan, KPU Kaltara pun difasilitasi terkait konsultasi desain pembangunan kantor. Bahkan hasil desain sudah diajukan ke KPU RI. (fai/uno)
