TANJUNG SELOR – Pada tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pendataan terhadap seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang biasa disebut honorer.
Meskipun itu merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat, namun usai dilakukan pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai pendataan tersebut. Bahkan, Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan instruksi apapun usai pendataan dilakukan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengaku, sampai saat ini belum ada informasi dari pusat mengenai PTT. Padahal, pihaknya diminta untuk mendata seluruh PTT di Pemprov Kaltara, bahkan diberikan waktu oleh pusat.
“Belum ada tindak lanjut dari pusat. Apalagi setelah dilakukan pendataan yang dilakukan Pemprov Kaltara, belum ada dilakukan sejumlah langkah untuk memperjelas pendataan itu,” terangnya, Kamis (6/4).
Meski stagnan tanpa ada kejelasan, nyatanya PTT di Pemprov Kaltara juga masih bekerja seperti biasa. Ia mengaku, Pemprov Kaltara belum ada formulasi sama sekali untuk PTT tersebut. Hanya saja, ketika ada penerimaan PPPK atau CPNS, maka diarahkan untuk ikut mendaftar.
“Meski tak semua bisa diangkat menjadi PNS maupun PPPK berdasarkan seleksi, namun mereka bisa ikut dalam rekrutmen nantinya,” harapnya.
Berkaitan menggaet outsourcing atau pihak ketika untuk menangani PTT, kata Suriansyah, belum ada langkah ke arah itu. Apalagi, melihat jumlah PTT dan pekerjaannya, hanya cleaning servis yang dilakukan outsourcing.
“Ini sulit juga. Karena harus jelas, apakah setiap OPD melaksanakan pengadaan PTT atau melalui satu pintu. Ini belum ada aturannya juga. Makanya kami masih menunggu dari pusat,” tuturnya. (fai/uno)
