TARAKAN - Secara spasial, capaian inflasi gabungan 2 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kaltara pada Maret 2023 sebesar 4,17 persen year-to-year (yoy) dan merupakan yang terendah di Kalimantan.
Adapun inflasi kota penyusun IHK Kaltara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing berada pada peringkat ke-1 dan ke-7 terendah di Kalimantan, secara tahun ke tahun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Wahyu Indra Sukma mengatakan, terjaganya inflasi di Kaltara merupakan wujud dari sinergi TPID se-Kaltara.
Hal ini didasari pada berbagai strategi pengendalian inflasi, yang berlandaskan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Dalam mengantisipasi potensi tekanan Inflasi pada bulan Ramadan dan jelang Idulfitri, kami melakukan berbagai strategi. Dalam pengendalian inflasi yang berlandaskan 4K. Pada 9 Maret lalu, telah dilaksanakan HLM (High Level Meeting) TPID Provinsi Kaltara, sebagai wujud nyata pengendalian inflasi di Kaltara,” ujarnya, Kamis (6/4).
Kegiatan tersebut menghasilkan 7 kesepakatan pengendalian inflasi, yang akan diimplementasikan pada berbagai program kegiatan. Pertama, perluasan kerja sama antardaerah. Termasuk kerja sama pangan intra provinsi Kaltara, perlu dilakukan guna mendukung ketersediaan pasokan.
Kedua, memperkuat ketersediaan data pangan melalui digitalisasi data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Khususnya kerja sama antardaerah. Ketiga, melaksanakan sosialisasi belanja bijak, untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat. Agar tidak Panic Buying, khususnya kepada ibu rumah tangga.
Keempat, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar untuk menjaga keterjangkauan harga di Kalimantan. Kelima, menggalakkan gerakan tanam pangan khususnya pada komoditas pangan utama. Seperti bawang merah, cabai dan padi, sebagai upaya ketersediaan pasokan di Kaltara.
Keenam, menjaga kelancaran distribusi di Kaltara khususnya optimalisasi tol laut dan perbaikan jalan Trans Kalimantan. Ketujuh, mengadakan HLM TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sebagai langkah koordinasi pengendalian inflasi.
Tak hanya itu, menurut Wahyu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Kaltara akan kembali dilaksanakan pada tahun 2023. Setelah pada tahun 2022 lalu mampu mendukung terjaganya tingkat inflasi.
Kegiatan lain seperti gelar pasar murah, sidak pasar, inisiasi kerja sama antardaerah, dan sosialisasi belanja bijak akan kembali dilaksanakan. “Kegiatan ini sebagai upaya sinergi penyusunan strategi pengendaian inflasi, jelang Idulfitri,” tutupnya. (sas/uno)
