TANJUNG SELOR – Kondisi dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Tarakan dan Nunukan, sampai saat ini sudah over kapasitas. Usulan, pembangunan Lapas baru di Kabupaten Bulungan, hingga kinipun belum ada kejelasan.
Pembangunan Lapas tersebut terkendala anggaran, karena yang dibutuhkan cukup besar. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) Sofyan mengatakan, Kaltara menjadi bagian dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. Untuk pembangunan Lapas, masih menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkumham Kaltim. Pembangunan Lapas menjadi rencana yang sudah beberapa tahun terakhir ini dibahas.
Bahkan, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bersama Komisi III DPR RI, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut mengenai pembentukan Kanwil Kemenkumham Kaltara. Dimana nantinya akan ada Lapas juga dibangun di Kaltara.
“Ada yang mendasari pembentukan Kanwil Kemenkumham Kaltara. Menteri menginginkan terbentuknya Kanwil di Kaltara. Sehingga Lapas di Kaltara khusus di Bulungan juga bisa dibangun,” jelas Sofyan, Selasa (11/4).
Kanwil Kemenkumham Kaltim sudah beberapa kali bertemu Gubernur Kaltara. Bahkan sudah ada lahan yang disiapkan di Kota Batu Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Namun, tetap saja harus membangun gedung beserta Lapas. Jika melihat kemampuan anggaran yang ada, akan sulit untuk membangun kantor beserta Lapas.
Selain Gubernur Kaltara, pihaknya berharap ada hibah lahan beserta bangunan minimal 1,5 hektare dari Pemkab Bulungan. “Meskipun kecil, untuk sementara bisa berkantor. Nantinya di 2024 setelah disetujui Kemenkumham. Maka bisa dibangun kantor dan Lapas yang representatif. Sebab tahun ini belum diperbolehkan membangun baru,” terangnya.
Luasan lahan yang diberikan Pemprov Kaltara 10 hektare. Dengan melihat luasan lahan yang diberikan, maka bisa dibangun 4 gedung di dalam lahan tersebut. Yakni Kanwil Kemenkumham Kaltara, Lapas, Imigrasi Kaltara serta Rutan (Rumah Tahanan). Jadi akan ada 4 bangunan, jika anggaran memang mencukupi nantinya.
“Kanwil Kemenkumham hanya butuh 2 hektare. Namun kembali lagi terhadap ketersediaan anggaran,” imbuhnya.
Lapas memang skala prioritas, apalagi dalam Undangan-Undang menyebutkan setiap kabupaten/kota harus memiliki satu Lapas. Untuk membangun Lapas, dibutuhkan anggaran Rp 100 miliar. Secara umum, dari tahap awal sampai finishing.
“Seperti di Balikpapan, alokasi anggaran mencapai Rp 100 miliar dengan kapasitas 500 jiwa. Namun bisa dipaksa mencapai 2.000 jiwa,” tuturnya.
Ia mengakui, seluruh Lapas yang ada di Kaltim-Kaltara mengalami over kapasitas. Sebagai contoh, terkait over kapasitas, daya tampung seluruh Kaltim-Kaltara sebanyak 4.350 jiwa. Namun ada 12.800 lebih orang yang ada saat ini.
“Memang over dan bukan hal klasik. Di Tarakan saja, sudah dibantu Pemkot Tarakan, dibangunkan 10 kamar di Lapas. Namun penuh lagi warga binaan,” tutupnya. (fai/uno)
