TARAKAN - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan mengawasi pangan olahan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, rusak dan produk parsel. Takjil atau makanan dan minuman untuk berbuka puasa, tak luput dari pengawasan.
“Kebutuhan masyarakat akan produk takjil semakin besar. Maka kami awasi dan uji terkait dengan pewarnanya, pengawet, boraks dan formalin. Apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak,” ujar Kepala BPOM Tarakan, Herianto Baan, Senin (17/4).
Tahap pelaksanaannya dimulai sejak 13 Maret-19 April mendatang di Tarakan, Bulungan dan Nunukan. Dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Kwartir Pramuka.
Ada 43 sampel pangan olahan yang sudah diperiksa. Dari sampel tersebut, 23 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Tarakan dengan 14 pangan olahan paling banyak ditemukan. Disusul Bulungan 6 temuan dan Nunukan 3 temuan.
Untuk jumlah temuan di Tarakan terkait produk pangan TIE sebanyak 4.594 pcs, barang kedaluwarsa 825 pcs dan barang rusak 71 pcs. Sementara Bulungan ditemukan 140 pcs produk pangan TIE, 19 pcs barang kedaluwarsa dan 3 pcs barang rusak.
Disusul Nunukan ditemukan 2.461 pcs produk pangan TIE, 24 pcs barang kedaluwarsa dan 3 pcs dan nihil barang rusak.
“Ini jadi bahan renungan kami bersama Dinas Perdagangan dan Satpol PP. Bagaimana kita mengurangi peredaran produk pangan TIE. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk TIE, akibatnya bisa membahayakan generasi kita,” tegasnya.
Dari jumlah temuan tersebut bernilai dengan total Rp 217.365.800. Menurutnya, di Tarakan lebih intensif dilakukan pengawasan. Sebab Tarakan merupakan kota niaga yang paling banyak menjual produk pangan.
Sementara itu, pihaknya turut melakukan pengawasan hidangan takjil di Tarakan, Bulungan dan Nunukan di 210 tempat. Hasilnya semua sampel pangan memenuhi syarat. “Bisa kami simpulkan produk takjil yang beredar, aman untuk sementara waktu,” ungkapnya.
Perbandingan pengawasan sejak tahun 2021-2023, jumlah sarana yang diperiksa fluktuatif. Namun jumlah pengawasan pangan TIE mengalami kenaikan hingga 50 persen, sebelumnya di tahun 2022 sebanyak 48 persen. Begitu juga dengan jumlah temuan TIE yang naik hingga 85 persen, dibanding tahun 2022 dengan 73 persen.
“Produk temuan ini akan dilakukan pemusnahan dan ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan. Sementara saran diberikan sanksi administratif dan pembinaan,” pungkasnya. (sas/uno)
