Upaya Percepatan DOB Tanjung Selor, Otsus Bisa Jadi Solusi

- Jumat, 5 Mei 2023 | 17:35 WIB
BELUM ADA PENYELESAIAN: Wilayah Tanjung Selor bisa dimekarkan dengan menjadikan Tanjung Selor sebagai Otonomi Khusus.
BELUM ADA PENYELESAIAN: Wilayah Tanjung Selor bisa dimekarkan dengan menjadikan Tanjung Selor sebagai Otonomi Khusus.

TANJUNG SELOR - Belum dibukanya moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) cukup menyulitkan daerah mengusulkan pemekaran daerah. Di Kalimantan Utara (Kaltara) terdapat lima usulan DOB, namun belum juga mendapatkan titik terang.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hasan Basri menerangkan, hingga kini moratorium DOB masih belum dibuka. Ia mengakui, setiap mempertanyakan soal moratorium dan pemekaran daerah, Pemerintah Pusat selalu beralasan mengenai kemampuan keuangan negara. Selaku Ketua Komite III DPD RI, selalu berupaya menginisiasi jika moratorium dibuka. Maka harus memprioritaskan wilayah yang sangat mendesak. 

“Seperti Tanjung Selor. Berdasarkan Undang-Undangnya, Tanjung Selor harus menjadi kota madya. Itu yang dikejar agar jadi prioritas,” ujarnya, Kamis (4/5).

Namun demikian, Tanjung Selor harus berbenah diri. Jangan sampai, persyaratan tidak cukup dan tidak sesuai. Seperti kecamatan, desa/kelurahan dan lainnya. Jangan sampai, ini menjadi lambat. Pada saat dibuka, semua harus memenuhi persyaratannya.

“Ini menjadi salah satu upaya, agar bisa menyiapkan sejumlah persyaratannya,” kata dia.

Solusi lain, bisa seperti Papua. Yakni memiliki Undang-Undang sendiri. Jadi bisa seperti itu. Ia setuju, jika Kaltara memiliki Otonomi Khusus (Otsus) yakni Tanjung Selor. Namun begitu, kata dia, Otsus harus benar-benar menjadi atensi. Sebab ada yang namanya dana Otsus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Harus benar-benar memanfaatkan dana Otsus sebaik-baiknya.

“Tidak boleh ada korupsi. Kalau korupsi maka berapa besar pun dana Otsus akan sia-sia. Jika ditanya, saya setuju saja. Jika mau daerah maju harus ada Otsus. Masyarakat harus ditanya, setuju atau tidak. Pemerintah daerah juga harus sepakat,” ungkapnya.

Melihat kondisi Kaltara, ia juga beranggapan sedikit sulit jika ada Otsus. Karena Kaltara berbagai suku, agama dan lainnya. Berbagai macam karakteristik, yang perlu disatukan terlebih dahulu. Harus duduk bersama dan dibahas bersama.

“Kalau Papua beda, gubernurnya harus orang Papua asli. Jadi kalau Kaltara mau, harus dibuat seperti di Papua. Ini yang perlu duduk bersama membahasnya,” pungkasnya. (fai/uno)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X