TANJUNG SELOR – Pembangunan RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor sebagai bentuk pelayanan kesehatan menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Bahkan, Bupati Bulungan Syarwani yang didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto menggelar rapat evaluasi kegiatan RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo, sekaligus lakukan peninjauan, Jumat (19/5). Menurut Syarwani, untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan kebutuhan dasar bidang kesehatan yang maksimal harus diterapkan.
Bupati juga menekankan terhadap pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat dituntaskan tahun ini dengan skema apapun. “Untuk peralatan yang sudah teralokasi di rumah sakit, baik melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun APBD tahun 2023, harap dituntaskan. Semoga sebelum tahun ini berakhir, IGD sudah bisa fungsikan dan dioperasionalkan,” harap Syarwani.
Mengenai kegiatan yang bersumber dari DAK, masih ada progres yang belum maksimal. “Ini akan menjadi bagian konsentrasi kita dalam merealisasikan kegiatan pembangunan melalui DAK,” terangnya.
Sebagai informasi melalui interpensi APBD pengadaan oksigen, dirinya meminta kepada Dewan Pengawas (Dewas) mengawal secara maksimal. Bahkan, meminta agar masterplan rumah sakit bisa dituntaskan tahun ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi perencanaan parsial yang keluar dari masterplan.
“Untuk pembangunan gedung bedah sentral yang masih terbangun 50 persen. Kita berharap dapat dirampungkan 100 persen seperti yang sudah direncanakan,” imbuhnya.
Bupati pun sudah melihat langsung pembangunan fisik gedung, yang menggunakan tahun anggaran 2021 tersebut. Dia menilai, gedung itu belum rampung dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Pemda pun akan meningkatan akses jalan dari rumah sakit menuju ruang Poli.
Beberapa waktu lalu juga, ruang IGD RSUD dr H Soemarno Sosroatdmojo Tanjung Selor ditinjau sejumlah Anggota DPRD Bulungan. Direktur Utama RSUD dr H Soemarno Sosroatdmojo Tanjung Selor Widodo Darmo Sentono mengatakan, kondisi pembangunan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan inspektorat, progres pembangunan gedung IGD masih 54 persen.
“Sebab, sebelumnya kontraktor sudah diberikan adendum untuk menyelesaikan pekerjaan fisik. Tetapi, progres pekerjaan tidak berjalan sesuai target,” ujarnya.
Hingga akhirnya, pemda mengambil kebijakan untuk putus kontrak pada Februari lalu. Pembangunan gedung IGD bersumber dari DAK. Dengan adanya estimasi anggaran yang dicairkan sekitar 50,4 persen, harusnya pembangunan sudah berjalan sesuai target.
Namun faktanya, pengerjaannya tidak sesuai. Padahal, sudah ada pemberian kesempatan perpanjangan. Dikarenakan sudah dilakukan pemutusan kontrak, otomatis semua dana dikembalikan ke kas daerah.
“Kalau misalkan kita mengadakan kegiatan yang bersumber dari kas daerah. Tentu, harus melalui anggaran perubahan,” ujarnya. Akan tetapi, anggaran perubahan sangat singkat untuk menyelesaikan sampai finishing. (*/ika/uno)
