TANJUNG SELOR - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Hariyanto, penurunan realisasi belanja APBD karena gagal dalam perencanaan.
“APBD Kaltara tiga tahun terakhir ini menurun. Tahun 2020 hanya 92 persen, 2021 90 persen dan tahun 2022 terealisasi 89 persen,” sebut Denny, belum lama ini.
Hal tersebut juga didasari masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memakai pola keuangan terputus-putus. Jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, semua kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemangkasan, yang tidak boleh diputus.
Akan tetapi, diakuinya, meskipun realisasi belanja APBD menurun. Untuk dana transfer dari pusat pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk melakukan penilaian terhadap realisasi APBD, BKAD Kaltara menerapkan Sistem Analisis Penilaian Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Berintegritas (Sappa Peradi).
“Sistem itu nantinya digunakan, untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” tuturnya.
Hal itupun perlu dibenahi, dengan realisasi APBD yang semakin menurun. Jika seperti ini, dikhawatirkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat terhadap dana transfer ke daerah harus dipertimbangkan. Bahkan, diperlukan strategi, bila mengacu pada Pergub Nomor 23 Tahun 2020.
“Yang jelas dana transfer kita bertambah. Sebelumnya 2,997 persen, insyaAllah bisa mencapai 3,1 persen. Bahkan kita optimis, 2024 dana transfer juga bertambah,” pungkasnya. (*/ika/uno)
