TARAKAN- Tim Kewaspadaan Dini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan, mulai memetakan kerawanan terjadinya konflik menjelang Pemilu 2024.
Diketahui, Tim Kewaspadaan Dini dibentuk untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan menjaga demokrasi wilayah menjelang dan saat terjadinya Pemilu 2024. Kepala Kesbangpol Kota Tarakan Muhammad Haris mengatakan, Tim Kewaspadaan Dini Kota Tarakan sudah melakukan rapat koordinasi. Untuk mendeteksi dini yang berkaitan dengan Pemilu 2024 mendatang.
“Proses tahapan sudah berjalan dan ditetapkan. Kami antisipasi dini, berkaitan isu-isu SARA dan politik identitas,” tegasnya, Jumat (2/6).
Sejauh ini dengan beberapa tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung di Kota Tarakan, dinilai masih cukup kondusif. Meski begitu, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya konflik tetap akan ditingkatkan. Tim Kewaspadaan Dini akan lebih banyak melakukan pengawasan nantinya terhadap semua proses Pemilu 2024.
“Ada sisi penegakan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Kami lakukan deteksi awal, jangan sampai mereka membuat modus-modus. Misalnya seorang ketua ini dan hadir di suatu kegiatan dan membawa atribut partai,” ujarnya.
Dalam Pemilu 2024, diharapkan politik bisa memberikan pencerahan, menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat. Maka tindakan saling menyerang dan menjelekkan diharapkan tidak akan muncul nantinya.
Saat ini ada beberapa isu lokal yang diharapkan tidak menjadi isu politik, yang bisa menyebabkan perpecahan. Saat ini Tim Kewaspadaan Dini sudah mendeteksi beberapa isu yang harus segera diselesaikan, agar tidak menjadi isu politik nantinya. Seperti isu kelangkaan gas, terkait adanya anak yang terlantar lantaran orangtuanya yang terlibat kasus hukum. Kemudian isu terkait pengawasan orang asing.
“Pengawasan orang asing ini penting juga, jangan sampai jadi isu politik di Pemilu 2024,” imbuhnya.
Menurutnya, pencegahan terjadinya konflik pada Pemilu 2024 akan sangat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian di Kota Tarakan. Bahkan terhadap aksi provokasi yang rawan terjadi di media sosial akan diantisipasi. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Tarakan.
“Karena ini berkaitan dengan berita hoaks. Jadi disampaikan juga kepada masyarakat, jangan sampai menyebar informasi yang belum diketahui kebenarannya,” pesannya. (sas/uno)
