TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dengan penambahan produk hukum pajak dan retribusi.
Dengan adanya proyek strategis nasional (PSN) di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau. Tentu hal tersebut menjadi pekerjaan rumah, bagaimana meningkatkan PAD terhadap peluang kedua PSN tersebut.
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, sejak Januari lalu persiapan pembentukan produk hukum dan sudah selesai pada Mei lalu. “Kita sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPRD Kaltara. Target 4 bulan untuk usulan penambahan pajak dan retribusi daerah. Kita optimis bisa terealisasi dan tinggal tunggu hasil,” jelas Tomy, Selasa (6/6).
Sebelum dibahas lebih lanjut, pihaknya melakukan pra evaluasi dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham. Percepatan pembentukan produk hukum untuk timeline, minimal awal Januari 2024 sudah bisa dieksekusi.
“Artinya, Januari 2024 sudah bisa dilaksanakan produk hukumnya,” imbuhnya.
Tambahan produk hukum, berupa alat berat dan option logam bukan batuan. Ini nanti menjadi perhatian khusus. Penambahan produk hukum khusus pajak alat berat akan menyasar perusahan, khususnya di KIHI dan PLTA. Sebab kedua proyek tentunya menggunakan alat berat dan ini akan jadi objek yang berikutnya di pajak air permukaan.
“Produk hukum yang akan dibentuk di Kaltara, dari lima bertambah menjadi tujuh. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan motor, bahan bakar kendaraan motor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat dan option logam bukan batuan,” sebutnya.
Pajak logam bukan batuan ini akan menyasar pertambangan. Seperti galian C sekarang dengan logam batuan untuk perizinan, peruntukan dan pemanfaatnya jadi kewenangan provinsi. Hal tersebut akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang, sesuai domain di provinsi.
“Perusahaan tambang dan perkebunan sawit maupun jasa konstruksi, kita sudah ada databasenya. Untuk angka keuntungan setahun nanti tergantung persetujuan per tarif,” ujarnya. (*/ika/uno)
