TANJUNG SELOR – Wilayah perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara, DPRD meminta agar menjadi prioritas dan perhatian bagi pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis.
Menurut dia, perlu ada kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Sebagai provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, Pemprov Kaltara harus fokus dalam pembangunan.
“Kita sepakat provinsi perbatasan ini mengurusi urusan perbatasan dan pedalaman,” ungkapnya, Rabu (7/6).
Setelah kurang lebih 10 tahun terbentuk, pembangunan di Kaltara terkesan banyak membenahi wilayah perkotaan. Diharapkan, dengan adanya upaya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan di Perbatasan, maka ini akan benar-benar fokus pada perbatasan.
“Contohnya, semuanya sudah pernah ke Kawasan Industri di Tanah Kuning – Mangkupadi. Meski jalannya rusak, namun masih bisa dilalui. Berbeda dengan jalan di perbatasan. Kondisinya rusak parah dan sulit dilewati,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah perbatasan, ia mengaku sudah biasa mendengar keluhan. Namun masyarakat menganggap, jika DPRD Kaltara tidak bekerja. Pihaknya sudah menyampaikan untuk bersabar, karena saat ini tengah diperjuangkan.
“Rencananya tengah disusun draft Raperdanya. Kalau itu ada, nantinya di Perda bisa dibuatkan perlakuan khusus di wilayah perbatasan. Raperda tentang pembangunan di perbatasan. Ini untuk memperkuat,” ungkapnya. (adv/fai/uno)
